LONDON

Di tengah krisis kemanusiaan yang parah di Gaza, mantan pejabat dan pakar hukum di Inggris selama sidang Komite Bisnis dan Perdagangan di Parlemen mendesak pemerintah mereka untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel.

Lord Ricketts, mantan penasihat keamanan nasional Inggris, menekankan betapa mendesaknya kondisi ini, dan dia mengungkapkan "penderitaan yang mengerikan di Gaza" serta ancaman kelaparan dan penyakit yang mengancam warganya.

Dia mengacu pada pengakuan Menteri Luar Negeri Inggris soal kondisi buruk di Gaza, yang menunjukkan bahwa bukti-bukti tersebut mengonfirmasi kebutuhan untuk penangguhan ekspor senjata ke Israel.

“Saya pikir sudah waktunya bagi Pemerintah Inggris untuk menangguhkan izin ekspor. Saya sebenarnya mengambil isyarat dari menteri luar negeri kita sendiri dan semakin meningkatnya retorika palsu yang kuat yang kita dengar dari menlu tentang situasi di Gaza,” kata dia.

“Berapa pun jumlah korbannya dan saya pikir, mungkin kita tidak akan pernah tahu berapa banyak orang yang tewas di Gaza. Jadi atas dasar itu, saya pikir ada banyak bukti pada saat ini bagi pemerintah untuk menyimpulkan bahwa penangguhan penjualan kami sendiri ke Israel dibenarkan,” tambah dia.

'Pemerintah tak patuhi apa yang harus mereka patuhi'

Menggemakan sentimen ini, Lord Sumption, mantan Hakim Mahkamah Agung, menyatakan “kebingungan” atas keputusan pemerintah untuk melanjutkan penjualan senjata meskipun ada kekhawatiran tentang kepatuhan Israel terhadap hukum internasional.

"Mereka tidak mematuhi apa yang harus mereka patuhi. Tidak memberikan informasi kepada pemerintah, terkait penyelidikan, rincian penyelidikan tentang apa yang terjadi di Gaza, yang benar-benar tragis," kata dia.

Sumption menyoroti hilangnya nyawa secara tragis di Gaza dan dia menekankan perlunya Inggris menjunjung tinggi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

Perdebatan berpusat pada tuduhan keterlibatan Inggris dalam pelanggaran berat hukum internasional jika Inggris terus memasok senjata ke Israel.

Kesimpulan Mahkamah Internasional bahwa ada “risiko genosida [oleh Israel] yang masuk akal” di Gaza menambah bobot seruan untuk mengambil tindakan.

Pengadilan Tinggi Inggris telah mengabulkan sidang akhir tahun ini untuk mengatasi tantangan hukum mengenai ekspor senjata Inggris ke Israel yang sedang berlangsung.

Kelompok-kelompok advokasi bersatu dalam menyerukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keputusan pemerintah Inggris yang tetap melakukan penjualan komponen dan senjata militer ke Israel, meski ada pernyataan bahwa tindakan tersebut mungkin melanggar hukum karena dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan perang.

Menurut kriteria perizinan strategis Inggris, senjata tidak boleh diekspor jika terdapat risiko yang jelas jika penggunaannya melanggar hukum kemanusiaan internasional.

Departemen Bisnis dan Perdagangan pemerintah Inggris, yang bertanggung jawab untuk mengizinkan penjualan ini berdasarkan saran dari Kementerian Luar Negeri, secara aktif menentang masalah hukum tersebut.

Dalam sidang pengadilan pada Selasa, Hakim Jonathan Swift menetapkan kasus ini akan disidangkan secara penuh pada Oktober, sambil menunggu penyelesaian beberapa masalah hukum awal pada bulan-bulan berikutnya.

Sebelumnya pada Februari, pengadilan telah menolak permintaan untuk mempercepat kasus ini, sebuah tindakan yang ditentang oleh perwakilan hukum pemerintah.