Michael Hernandez

WASHINGTON

Amerika Serikat mengajukan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu, untuk memperpanjang embargo internasional atas penjualan senjata ke Iran di bawah pakta nuklir 2015.

Sementara Presiden Donald Trump memilih untuk secara sepihak meninggalkan perjanjian pada 2018 karena adanya penentangan dari peserta lainnya, Washington tetap berharap mempertahankan ketentuan tersebut melewati tanggal berakhirnya perjanjian pada Oktober.

Namun, pemerintahan Trump menghadapi peluang panjang untuk bisa berhasil melakukannya di Dewan Keamanan.

Masih belum jelas apakah AS akan mampu mengumpulkan sembilan suara yang diperlukan dari 15 anggota badan itu karena saat ini negara itu menghadapi penentangan yang meluas, termasuk oleh sekutu-sekutu utama.

Jika bisa memenuhi ambang batas suara, resolusi itu tetap menghadapi oposisi dari China dan Rusia, yang telah berjanji untuk memveto langkah tersebut.

Kelly Craft, utusan AS untuk PBB, mengatakan resolusi itu adalah tindakan langsung dan masuk akal yang diminta oleh negara-negara di Timur Tengah.

Craft merujuk pada dukungan Teheran untuk kelompok proksi di kawasan yang menurut dia, terus membahayakan nyawa dan mata pencaharian jutaan orang yang tidak bersalah.

"Tidak terbayangkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengabaikan perilaku ini - diverifikasi oleh Sekretaris Jenderal dalam laporannya baru-baru ini di UNSCR 2231 - dan membuka akses Iran ke pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, tank, sistem rudal dan senjata canggih lainnya," ujar dia dalam sebuah pernyataan.

Selama panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron Rabu pagi, Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak semua negara, terutama penandatangan pakta nuklir 2015 - China, Prancis, Rusia, Inggris dan Jerman - untuk menolak keras resolusi tersebut.

"Pelestarian Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 adalah komitmen mendasar dari semua negara yang tetap berada di JCPOA", kata Macron, seperti dikutip oleh kepresidenan Iran.

Dia menekankan bahwa Paris kurang mendukung resolusi AS tersebut.

Ditandatangani oleh Iran dan negara-negara P5 + 1 - AS, Inggris, Prancis, China, Rusia dan Jerman - JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, yang mengekang kegiatan nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.

Pada Mei 2018, AS menarik diri dari perjanjian tersebut, memicu pemotongan bertahap pada kewajiban Iran, yang menuduh negara-negara Eropa menunda pelaksanaan tanggung jawab mereka berdasarkan kesepakatan tersebut.

Embargo senjata konvensional akan berakhir pada 18 Oktober.

Satu opsi yang dapat dikejar AS jika tindakan itu gagal menerima dukungan, atau jika Rusia dan China melakukan veto, adalah langkah melakukan "snapback", yang akan memicu pencabutan semua sanksi sebagai bagian dari perjanjian nuklir 2015.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pekan lalu mengatakan bahwa AS sedang mempertimbangkan pilihan itu.

"Kami sangat menyadari bahwa snapback adalah opsi yang tersedia bagi Amerika Serikat, dan kami akan melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Amerika untuk memastikan bahwa embargo senjata diperpanjang. Saya yakin kami akan berhasil," ujar Pompeo.