BPJS Kesehatan minta pemerintah terbitkan SUN

Muhammad Latief

JAKARTA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) atau jaminan lain untuk mengatasi defisit yang selama ini terjadi, ungkap Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, Senin.

Surat utang ini, kata Bayu, akan digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan.

“Agar BPJS Kesehatan segera melunasi tagihan rumah sakit tanpa menunggu dana pemerintah turun dan menjaga kepercayaan,” katanya.

Selama ini, setiap tahun BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Tahun ini diperkirakan defisit akan mencapai lebih dari Rp9 triliun, karena tahun 2016 sudah mencapai angka itu.

Pada 2015, selisih anggaran tersebut mencapai Rp5,7 triliun dan pada 2014 mencapai Rp3,3 triliun.

Selisih terjadi karena iuran tiap kelas tidak dibayarkan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Misalnya, untuk tarif Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya membayar Rp23 ribu, padahal seharusnya Rp36 ribu. Jumlah penerima PBI dan bantuan lain, menurut Bayu, lebih dari 100 juta jiwa, sehingga dari kelas ini saja sudah ada selisih anggaran Rp13 miliar.

Kemudian dari golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), ada selisih sekitar Rp17 ribu dari kelas II, peserta hanya membayar Rp51 ribu padahal seharusnya Rp58 ribu. Kemudian di kelas III, peserta seharusnya membayar Rp53 ribu namun hanya membayar Rp25.500.

“Selisih ini pada akhirnya dibayar pemerintah,” katanya.

Bayu juga meminta pemerintah memikirkan alternatif tambahan dana BPJS Kesehatan dari cukai rokok yang diperuntukkan khusus untuk kesehatan. Ini karena 30 persen lebih dana BPJS Kesehatan tersedot untuk mengobati penyakit katastropik yang salah satu penyebabnya adalah konsumsi rokok.