Politik, Dunia, Berita analisis

ANALISIS - Era Taliban kedua dimulai pada peringatan 20 tahun 9/11

Afghanistan sekarang menjadi negara yang lebih rapuh dibandingkan 20 tahun yang lalu

Dr Merve Seren |   | 13.09.2021
ANALISIS - Era Taliban kedua dimulai pada peringatan 20 tahun 9/11 Anggota Taliban membagikan bendera Taliban kepada orang-orang di dekat Kedutaan Besar AS yang dievakuasi di Kabul, Afghanistan, pada 26 Agustus 2021. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

Penulis adalah asisten profesor di Universitas Ankara Yildirim Beyazit, dengan penelitiannya yang berfokus pada keamanan, pertahanan, dan intelijen

ISTANBUL

Serangan 11 September, serangan teroris paling mematikan dalam sejarah AS, mewakili momen penting dalam hal sifat strategis, kebijakan kontra-terorisme negara, doktrin militer, hukum internasional, dan kemampuan aktor non-negara bersenjata, serta literatur keamanan .

Setelah serangan tersebut, AS mendeklarasikan “Perang Global Melawan Terorisme”, di mana negara itu menerima dukungan tidak hanya dari komunitas internasional tetapi juga hukum internasional mengenai alasan (serta tujuan dan cara) melakukan perang ini.

Setelah 9/11, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan serangkaian resolusi yang memberikan wewenang untuk membalas serangan (dan dengan legitimasi aksi militer) yang memungkinkan mengambil tindakan atas nama pertahanan diri bersama, di mana sebuah konsensus koalisi terbentuk.

Selanjutnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, NATO menggunakan salah satu pasal paling kritis dari perjanjian saat organisasi itu didirikan (Pasal 5).

Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu memutuskan untuk mengambil tindakan militer, untuk pertama kalinya mempraktikkan prinsip-prinsip “pertahanan kolektif” dan “hubungan aliansi”, atas dasar bahwa “serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu”.

Faktanya, NATO mampu mengambil keputusan sepihak seperti itu untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Dengan demikian, AS menerima dukungan dari organisasi regional dan internasional dalam perjuangannya melawan Al-Qaeda dan kolaboratornya.

Pada 7 Oktober 2001, “Operasi Enduring Freedom” diluncurkan terhadap Afghanistan sesuai dengan semua hak dan kekuasaan yang diberikan kepada AS berdasarkan hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373.

Namun, Gedung Putih mengambil konsep selangkah lebih maju dalam menanggapi tragedi 9/11, yaitu dengan apa yang disebut sebagai strategi yang mengejutkan.

Sementara, kebijakan anti-terorisme baru AS yang dikonseptualisasikan sebagai “Doktrin Bush” dirumuskan ulang untuk memiliki pendekatan pertahanan dan pencegahan, menjadi topik diskusi baru dalam literatur hukum internasional.

Tetapi, kebijakan kontra-terorisme AS yang dilakukan dengan dukungan masyarakat internasional, organisasi dan hukum, mulai mendapat reaksi keras dalam waktu singkat karena perbedaan antara teori dan praktiknya.

Selama kurun waktu yang sama, kami mengamati bahwa status AS mulai berkembang pesat dari kekuatan hegemonik – yang memerangi terorisme dalam skala global dan menjanjikan untuk membangun perdamaian, stabilitas, dan demokrasi di seluruh dunia – menjadi status “ekspansionis” dan "penyerbu".

Dari status tersebut, pertama, Amerika Serikat tidak menghormati prinsip “proporsionalitas” dalam undang-undang yang mengatur penggunaan kekuatan.

Kedua, AS telah menyebabkan kerugian bagi banyak pihak, terutama korban sipil. Ketiga, AS tidak memperlakukan kombatan dan tahanan dengan baik, yang digambarkan sebagai “elemen bermusuhan”.

Keempat, dengan pendekatan “negara ekspansionis”, AS berupaya mewujudkan proyeknya membentuk “bangsa” dan “negara” dengan memaksakan budaya, aturan, dan institusinya sendiri.

Misalnya, serangan udara besar-besaran yang digunakan secara tidak proporsional oleh AS yang menyebabkan ribuan warga sipil yang tewas telah memicu ketidakpercayaan dan kemarahan rakyat Afghanistan terhadap Amerika dan pasukan koalisi internasional.

Serangan udara tersebut juga digunakan oleh Taliban sebagai retorika dan salah satu argumen terkuat mereka untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Jumlah korban sipil antara 2016 dan 2020 saja adalah 3.977 orang, 40 persennya adalah anak-anak. Pasukan koalisi internasional bertanggung jawab atas 62 persen dari jumlah total kematian.

Faktanya, saat AS menarik diri dari Afghanistan, negara itu melakukan pembantaian lain yang menewaskan 10 orang, termasuk enam anak dari keluarga yang sama dalam serangan pesawat tanpa awak yang dilakukan di Kabul terhadap cabang Daesh (ISIS) Afghanistan pada 29 Agustus, 2021.

Selain itu, meskipun Presiden Bush mengklaim bahwa para tahanan di kamp penahanan Teluk Guantanamo diperlakukan sesuai dengan Konvensi Jenewa, penjara militer AS di Kuba tercatat dalam sejarah sebagai sumber rasa malu dan dikritik keras oleh dunia internasional.

Masyarakat menyaksikan rekaman para tahanan yang ditahan di sana, meskipun tidak ada tuduhan terhadap mereka, tapi mereka menjadi sasaran praktik tidak manusiawi, seperti penyiksaan, mendapat liputan media internasional.

Namun, setelah kesepakatan damai yang ditandatangani pada Februari 2020, AS mengubah gerilyawan Al-Qaeda dan Taliban yang disebutnya sebagai “tersangka teror” di Guantanamo menjadi aktor politik, yang telah dilegitimasi oleh AS sendiri.

Meskipun AS masih menganggap Al-Qaeda sebagai “organisasi teroris”, tidak mungkin dapat membedakan dengan jelas antara unsur-unsur Al-Qaeda dan Taliban di antara ribuan tahanan yang baru saja dibebaskan.

Selain itu, juga terungkap bahwa sejumlah besar elemen Al-Qaeda termasuk di antara gerilyawan Taliban yang dengan cepat memperluas kontrol teritorial mereka di Afghanistan utara mulai musim semi 2021.

Selain itu, salah satu syarat paling kritis yang diajukan oleh AS dalam kesepakatan damai tersebut adalah bahwa Paman Sam dan Taliban akan saling berperang melawan Daesh, yang menunjukkan betapa pragmatis, tidak stabil, dan artifisial kebijakan kontra-terorisme negara adi daya itu.

Amerika melawan Taliban dan al-Qaeda telah selama 20 tahun terakhir. Sikap AS ini telah memicu perdebatan dan masalah besar tentang “siapa” yang perlu didefinisikan sebagai organisasi teroris dan “siapa” sebagai aktor politik yang sah, serta “kapan”, “dalam kondisi apa”, dan “bagaimana ”.

Demikian pula, upaya AS untuk secara paksa mengekspor demokrasi ke berbagai negara, serta kesepakatannya dengan organisasi teroris yang mengintimidasi orang dengan kekerasan dan secara kejam merebut kendali teritorial melalui kekerasan, telah sangat merusak reputasi AS di mata masyarakat internasional dan merupakan manifestasi konkret dari akhir kepemimpinan globalnya.

Sedangkan alasan utama kehadiran AS di Afghanistan adalah untuk menghilangkan ancaman Taliban dan Al-Qaeda, serta untuk membawa stabilitas dan perdamaian ke kawasan dan negara dengan membangun negara-bangsa dan membebaskan Afghanistan dari statusnya sebagai “ negara gagal", "lemah", "rapuh" dan "runtuh", Tahap yang dicapai pada peringatan 20 tahun tragedi 9/11 adalah menyaksikan penyerahan Afghanistan kepada Taliban.

Meskipun melihat tindakan masa depan Taliban akan menjadi pendekatan yang lebih tepat untuk menentukan apakah organisasi ini telah berubah dalam dua puluh tahun terakhir atau tidak, masa depan tampaknya juga tidak begitu cerah untuk Afghanistan.

Alasannya, karena Taliban tidak pernah terbuka untuk gagasan mengadakan pemilu secara demokratis selama pembicaraan damai, sementara juga tidak memperhitungkan tingkat keterwakilan kelompok etnis lain dalam model pemerintahan sementara yang dibangun.

Skenario potensial

Ketika kita mempertimbangkan keadaan dan aktor saat ini, kita dapat berbicara tentang tiga skenario utama mengenai masa depan Afghanistan:

Yang pertama adalah bahwa Taliban akan mengadopsi sikap yang lebih berkompromi daripada pada 1990-an yang memungkinkannya untuk berintegrasi ke dunia. Ini terutama karena ketergantungan penuh negara pada bantuan asing.

Afghanistan tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri kecuali negara-negara asing membantunya dengan segala sesuatu mulai dari makanan hingga amunisi. Akibatnya, tampaknya Taliban bermaksud untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan, setidaknya untuk saat ini, melalui diplomasi dan penerapan mekanisme rekonsiliasi.

Skenario optimis ini akan membuat Taliban mendapatkan legitimasi dan pengakuan internasional dalam waktu singkat.

Skenario kedua adalah bahwa aktor yang tidak ingin menyerahkan Afghanistan sepenuhnya kepada Taliban akan mendukung aktor non-negara bersenjata lainnya dengan mempercepat perang proxy. Akibatnya, Taliban akan menjadi tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk membela negara dan dengan demikian mengaktifkan mekanisme perlawanan domestik.

Dengan cara ini, Afghanistan akan terseret ke dalam perang saudara, yang akan meletus dengan pemberontakan kelompok-kelompok etnis yang ditolak haknya untuk diwakili, dan harus menunggu intervensi dari kekuatan global lainnya.

Skenario ketiga adalah bahwa Taliban menyadari bahwa mereka tidak dapat menjadi satu-satunya aktor dominan di negara tersebut dan dipaksa untuk berkolaborasi dengan aktor lain.

Kerjasama yang dimaksud, di sisi lain, akan memunculkan tiga kemungkinan alternatif: “model negara konfederasi” tanpa adanya pemerintahan partisipatif, perubahan mekanisme pemerintah daerah (sehingga gubernur, misalnya, akan dipilih), atau pembagian negara menjadi dua seperti utara dan selatan.

Namun, perpecahan seperti itu akan menciptakan situasi geopolitik yang jauh lebih menantang dan genting bagi kawasan tersebut.

Pada peringatan kedua puluh 9/11 dan invasi ke Afghanistan, Amerika Serikat terpaksa menarik diri dari negara itu, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian besar.

Lebih buruk lagi, AS melakukannya dengan menyerahkan negara kepada elemen-elemen yang telah diperjuangkannya selama 20 tahun, sementara juga citra globalnya telah sangat ternoda.

Afghanistan sekarang menjadi negara yang lebih rapuh daripada dua puluh tahun yang lalu. Kerapuhan ini akan diperbaiki di era Taliban kedua atau Afghanistan akan memberikan beban geopolitik yang lebih besar di wilayah tersebut.

Meminimalkan beban ini sepenuhnya bergantung pada keputusan Taliban untuk tidak memaksakan rezim yang menindas dengan membentuk pemerintahan yang inklusif, serta pada konsensus geopolitik negara-negara di kawasan itu.

* Opini dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency.



Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın