JAKARTA

Gabungan NGO Malaysia mendesak Indonesia, Malaysia, dan Brunei untuk tetap konsisten dan tidak berkompromi dengan Israel meskipun rezim tersebut ingin menjalin hubungan dengan tiga negara Islam di Asia Tenggara untuk mengoreksi kesalahpahaman terkait konflik Israel-Palestina.

Seruan itu disampaikan Majelis Musyawarah Organisasi Islam Malaysia (MAPIM), Masjid Dunia untuk Bela Al-Aqsa (MANAR) Sekretariat Asosiasi Cendekiawan Regional Asia (SHURA) dan Sekretariat Palestina Malaysia dalam pernyataan bersamanya pada Senin.

Gabungan kelompok itu mengatakan tidak ada kesalahpahaman atas kejahatan Israel di Palestina karena Israel adalah negara ilegal yang didirikan di Palestina.

“Pernyataan Israel yang ingin menjalin hubungan dengan Malaysia, Indonesia, dan Brunei merupakan tanda bahwa negara ilegal itu sedang menyusun agenda khusus untuk tiga negara Islam di ASEAN,” kata kelompok itu.

Kelompok tersebut mengatakan posisi tidak adanya afiliasi formal atau informal negara-negara Muslim di ASEAN perlu dipertahankan karena tidak ada negosiasi yang bisa dilakukan dengan Israel yang seharusnya dibubarkan dan tanah Palestina dibebaskan.

“Ini satu-satunya solusi,” kata kelompok tersebut.

Kelompok tersebut mengatakan kedutaan besar di negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, Myanmar dan Filipina mungkin menjadi tempat Israel untuk melakukan operasi spionase di wilayah tersebut, tetapi rakyat akan selalu waspada untuk memperingatkan pemerintah agar tidak berkompromi.

"Upaya Israel untuk melunakkan pemerintah negara Islam ini akan dipantau dan kami tidak dapat dikompromikan. Kami sangat menolak setiap upaya untuk normalisasi dengan rezim Zionis," kata dia.

Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, dalam wawancara baru-baru ini dengan Jerusalem Post, mengatakan Israel siap menjalin hubungan dengan tiga negara Muslim di Asia Tenggara.

Meskipun tiga negara dengan penduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara itu mengutuk serangan 11 hari Israel di Jalur Gaza pada bulan lalu yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina.

“Kami bersedia berbicara, kami bersedia untuk bertemu, dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya tidak berpikir begitu sulit untuk menemukan kami,” terang dia.

-Lobi Israel ke Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah, Mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pernah melawat ke kediaman Presiden ke-2 Soeharto di Jakarta pada 1993.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Rabin mencari dukungan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Gerakan Non Blok dalam proses perdamaian Israel-Palestina.

Selanjutnya pada 2017, tujuh delegasi Muslim Indonesia menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di kediamannya, Beit HaNassi, Talbiyah, Yerusalem.

Kedatangan mereka diprakarsai oleh Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC).

Pada 2018, Tokoh Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia, Yahya Cholil Staquf juga bertemu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk membicarakan perdamaian Palestina dan Israel.

Yahya, yang saat itu juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo, berkunjung ke Israel selama empat hari mulai dari 10 sampai 14 Juni.

Dia menegaskan lawatannya ke Israel bukan ditujukan untuk bertemu Netanyahu, tapi menghadiri undangan sebagai pembicara dalam forum global yang digelar oleh American Jewish Committee (AJC).

Presiden Joko Widodo mengatakan kepergian Yahya tersebut bukan bagian dari diplomasi Pemerintah Indonesia.