Uni Eropa bantu ASEAN lebih Rp340 miliar hadapi Covid-19

JAKARTA

Uni Eropa menyalurkan bantuan sebesar € 20 juta atau Rp341 miliar bagi ASEAN untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut diluncurkan dalam pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan Uni Eropa ke-23 yang digelar secara virtual pada Selasa.

Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Igor Driesmans menyatakan bantuan ini dilakukan di bawah program South East Asia Health Pandemic Response and Preparedness.

“Ini akan meningkatkan koordinasi regional untuk respons Covid-19 dan memperkuat kapasitas sistem kesehatan di Asia Tenggara,” kata Igor saat menggelar konferensi pers pada Rabu.

Igor mengatakan Uni Eropa dan ASEAN juga sepakat meluncurkan dialog yang intensif terkait vaksin Covid-19.

Para menteri luar negeri ASEAN, kata Igor, telah mendorong secara kuat multilateralisme vaksin atau vaksin untuk semua negara dalam membendung Covid-19.

Namun, ucap Igor, hingga kini Uni Eropa belum memutuskan vaksin apa yang akan dipakai dalam kemitraan bersama ASEAN.

Menurut Igor, negara-negara Uni Eropa perlu menyepakati bersama vaksin yang akan digunakan.

“Kita perlu melakukan voting mana vaksin yang benar-benar efektif. Kalau sudah diputuskan, ini akan diumumkan secara publik, secepatnya,” terang dia.

Uni Eropa adalah mitra kerja sama pembangunan utama ASEAN dan Negara Anggotanya

Dalam periode 2014-2020, Uni Eropa mendukung Sekretariat ASEAN dan integrasi kawasan ASEAN dengan lebih dari € 250 juta, sedangkan dukungan bilateral Uni Eropa kepada Negara-negara Anggota ASEAN berjumlah € 2 miliar.

Kelapa sawit

Igor mengatakan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Uni Eropa turut membahas isu kelapa sawit

Dia menuturkan sebenarnya Uni Eropa tidak menghalangi kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia untuk memasuki pasar Eropa.

“Kami sudah melihat peningkatan 40 persen kelapa sawit Indonesia dan Malaysia yang masuk pasar Uni Eropa,” ucap Igor

Igor hanya mengatakan ada klaim dari kelapa sawit sebagai energi yang terbarukan dan Uni Eropa membuka dialog terbuka yang konstruktif antara Indonesia dan Malaysia.

“Kami mendiskusikan sehubungan dengan kriteria tentang apa itu berkelanjutan dan bagaimana sertifikasinya, kemudian minyak nabati dan aspek-aspek teknis lainnya,” ucap Igor.

Untuk itu, kata Igor, kedua pihak telah sepakat membentuk Joint Working Group (JWG) yang akan membahas minyak nabati dalam konteks berimbang yang akan dimulai pada Januari 2021.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyuarakan peran penting pemulihan ekonomi di sektor kelapa sawit dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN dengan Uni Eropa.

Menlu Retno mengatakan minyak kelapa sawit memegang peran penting dalam meraih Target Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.

“Permintaan Indonesia kepada Uni Eropa untuk memperlakukan minyak kelapa sawit secara adil adalah permintaan yang wajar," tegas Menlu Retno.

Asia Tenggara merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan menyumbang 89 persen produksi dunia.

Industri ini telah menyediakan 26 lapangan pekerjaan di kawasan. Lebih dari 40 persen perkebunan sawit dikelola oleh petani kecil di ASEAN

Komoditas ini bahkan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan ASEAN mengingat telah memberikan lapangan pekerjaan bagi 26 juta orang.

Selain itu, 40 persen perkebunan sawit juga dikelola oleh petani kecil.

Jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yang menggunakan lahan sebesar 278 juta hektar, kelapa sawit hanya menggunakan 17 juta hektar.

Artinya, penggunaan lahan kelapa sawit memiliki hasil yang efektif dibandingkan minyak nabati lainnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi UE pada Maret 2019 meloloskan aturan pelaksanaan atas Renewable Energy Directive/ RED II.

Dokumen tersebut menyimpulkan kelapa sawit mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global dan berencana menghapus secara bertahap penggunaan kelapa sawit hingga 0 persen pada tahun 2030.

Retno meminta Uni Eropa perlu menerapkan prinsip keadilan dalam isu ini. Pemulihan ekonomi pascapandemi dalam konteks perlindungan lingkungan hidup menjadi kepentingan dan komitmen bersama.

“Kemitraan ASEAN dan Uni Eropa ke depan perlu terus menjunjung prinsip saling menguntungkan bagi kedua kawasan, setara dan non diskriminatif untuk dapat membangun peningkatan kemitraan ASEAN dengan Uni Eropa yang strategis," ucap Retno.