Pemerintah: Program 'food estate' untuk hadapi ancaman nonmiliter

JAKARTA

Pemerintah menegaskan 'food estate' atau lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah untuk menghadapi potensi ancaman nonmiliter di masa yang akan datang.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan lumbung pangan tersebut akan menjadi cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara.

Itu sebabnya, kata dia, penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai 'leading sector' pengembangan lumbung pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Di Pasal 6 di Undang-undang tersebut berbunyi begini, pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman," kata Dahnil, melalui pernyataan resminya, pada Selasa.

Dia pun menegaskan pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah berbeda dengan pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ataupun Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Ini berfungsi sebagai cadangan strategis, cadangan logistik strategis yang nanti digunakan ketika kondisi darurat, kondisi krisis misalnya ketika supply pangan kita di masyarakat itu tidak cukup," jelas dia.

Dia menambahkan pengembangan lumbung pangan tidak hanya melibatkan Kementerian Pertahanan tetapi kementerian lainnya seperti Kementerin Pertanian, Kementerian BUMN.

"Jadi tidak ada yang tumpang tindih dalam penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai Leading sector," kata dia.