Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Polisi menyatakan penindakan terhadap kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur (MIT) terkendala situasi medan yang sulit.
Polri dan TNI menggelar operasi Tinombala sejak Januari 2016 lalu sebagai lanjutan dari operasi Camar Maleo untuk memburu kelompok MIT.
Namun hingga saat ini, belasan anggota MIT masih bergerak dalam persembunyian mereka di kawasan pegunungan Poso, Sulawesi Tengah di bawah komando Ali Kalora.
Ali Kalora menjadi pimpinan kelompok ini setelah Santoso, pendiri MIT, tewas dalam baku tembak pada Juli 2016 lalu.
Pengejaran kelompok Ali Kalora kembali intensif setelah mereka membunuh warga setempat di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Desember 2018 lalu.
Kelompok ini juga sempat baku tembak dengan polisi saat proses evakuasi korban pembunuhan tersebut.
Polri sempat meminta Ali Kalora menyerahkan diri, namun himbauan itu diabaikan hingga batas waktu pada 29 Januari 2019 lalu.
Satgas Tinombala kemudian menggelar operasi ofensif dan menewaskan satu orang anggota kelompok MIT bernama Basir dalam baku tembak. Selain itu, satu orang anggota MIT bernama Aditya ditangkap dalam keadaan hidup.
Satgas Tinombala kini memburu 12 orang anggota MIT yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Asisten Operasional Kapolri Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi mengatakan Satgas Tinombala menghadapi kendala “klasik” dalam mengejar dan menindak kelompok Ali Kalora.
“Mereka lebih menguasai medan. Sementara Satgas gantian enam bulan sekali. Ketika menguasai medan, langsung dipindah,” kata Rudy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Saat ini, MIT diduga membagi diri menjadi dua kelompok kecil dan berpindah-pindah di kawasan pesisir utara Poso, pesisir selatan Poso, serta Sausu, Parigi Moutong.
Satgas Tinombala, tutur dia, fokus mengejar kelompok Ali Kalora di tiga wilayah tersebut serta berupaya memotong jalur logistik dan akses mereka terhadap masyarakat sekitar.
Namun, Rudy mengatakan masyarakat sekitar juga enggan memberi informasi terkait kelompok Ali Kalora.
Pasalnya, masyarakat sekitar mendapat ancaman dari Kelompok Ali Kalora jika memberi informasi terkait kelompok itu kepada polisi.
“Masyarakat di sana lebih takut kepada Ali Kalora daripada kepada kita,” kata dia.
Selain itu, Satgas Tinombala juga memiliki personil terbatas untuk mengawal aktivitas berkebun masyarakat sekitar.
Saat ini, enam satuan setingkat kompi dari Polda Sulawesi Tengah, Mabes Polri, dan TNI terlibat dalam operasi Tinombala.
Pengamat terorisme Al Chaidar mendesak aparat segera menuntaskan penindakan terhadap kelompok Ali Kalora untuk mencegah tindakan kriminal lainnya dari kelompok tersebut.
Meski kekuatan kelompok Ali Kalora terus menurun, Satgas Tinombala tidak boleh menyepelekan kelompok tersebut.
“Mereka sangat lihai, sangat terampil, dan terlatih. Kalau ada yang under estimate, itu adalah kesalah besar,” ujar Al Chaedar ketika dihubungi.
Dia menyarankan penindakan terhadap MIT diserahkan kepada TNI mengingat kelompok ini memiliki kemampuan bergerilya di hutan tempat persembunyian mereka.
MIT, kata dia, tergolong sebagai kelompok teroris tamkin dengan basis teritorial yang “memperjuangkan kemerdekaan” di wilayah tersebut.
Kelompok ini berbeda dengan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) atau Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang pada dasarnya merupakan masyarakat sipil dan pada aksinya tidak terikat pada batas-batas teritorial.
Al Chaedar memandang penanganan terhadap kelompok teroris harus dimitigasi berdasarkan kategori tersebut.
“Penanganan terorisme teritorial dan organik ini bisa dilakukan oleh militer. Penanganan terorisme non-teritorial baru ditangani oleh polisi,” jelas Al Chaidar.
Namun, pelibatan TNI dalam penindakan terorisme sempat menjadi perdebatan terkait isu hak asasi manusia (HAM) saat penyusunan revisi UU tentang terorisme pada tahun lalu.
Pemerintah dan DPR pada akhirnya menyepakati pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dimungkinkan bila terorisme dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam keutuhan dan pertahanan negara.
“Kalau kritik terkait pelanggaran HAM, itu bisa dilakukan oleh siapa saja,” ujar Al Chaedar.
“Ini (kelompok MIT) melibatkan banyak aktor transnasional, dimana Uyghur, Mindanao juga terlibat. Ini harus ditangani oleh alat pertahanan, yaitu militer,” lanjut dia.
