Errıc Permana
21 Januari 2020•Update: 21 Januari 2020
JAKARTA
Pemerintah membuka diri untuk menerima masukan dari perwakilan buruh mengenai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyusul adanya aksi demonstrasi oleh sejumlah organisasi buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Lapangan kerja pada Senin di depan Gedung MPR/DPR RI Jakarta.
Mahfud juga mempersilakan buruh untuk menyampaikan aspirasi kepadanya.
"Kalau sejauh yang saya ikuti justru buruh diutamakan di situ [Omnibus Law], tapi coba di bagian mana yang dirugikan, sampaikan ke DPR, sampaikan juga ke saya nanti saya salurkan," kata Mahfud di kantornya.
Dia memastikan rancangan beleid yang baru itu untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia yang terhambat oleh perizinan investasi.
"Jadi bukan investasinya yang ditekankan, tetapi penciptaan lapangan kerjanya, yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi. Jangan keliru, lalu isunya liar," kata Mahfud.
Mahfud juga menyatakan pemerintah telah menyerahkan draf RUU tersebut ke DPR.
"Sudah, sudah. Sudah habis reses nanti, DPR kan terus memulai kembali [pembahasan].
Dia pun mempersilahkan buruh untuk menggelar aksi demonstrasi.
Namun dia mengingatkan agar aksi tersebut tidak disertai kekerasan dan kerusuhan.
