Prabowo: Pelanggaran perairan Indonesia dilakukan oleh beberapa negara

JAKARTA

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan ada beberapa negara yang melakukan pelanggaran ke wilayah perairan Indonesia, selain China.

Hal itu dia sampaikan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI yang membahas isu pengamanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya di Natuna pada Senin.

“Saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita,” kata Prabowo di Jakarta, Senin.

Namun Prabowo enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dimaksud dan negara mana saja yang melakukan hal tersebut.

Menurut dia, pemerintah saat ini telah mendapat dukungan dari DPR untuk memperkuat pertahanan di perairan pasca-ketegangan dengan China di Natuna.

Prabowo mengatakan salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

Indonesia, lanjut dia, tetap pada sikap untuk tidak bernegosiasi dengan hak berdaulat di ZEE di Natuna dan di wilayah perairan lainnya.

“Sekali lagi masalah insiden-insiden ini, pelanggaran wilayah merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian kita semua seluruh bangsa,” kata dia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, terjadi 294 kasus pelanggaran laut pada Oktober 2014 hingga Mei 2019 di periran Indonesia. Hampir 57 persen kapal yang dimusnahkan oleh KKP berasal dari Vietnam.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan rapat yang berlangsung pada Senin salah satunya membahas penambahan armada untuk pengamanan laut.

Ada beberapa titik selain Natuna yang menjadi perhatian, salah satunya perairan perbatasan Sulawesi dengan Filipina.

Sementara di Natuna, hanya ada empat kapal patroli untuk wilayan yang luasnya mencapai ratusan mil.

“Jadi kita optimalkan dan tingkatkan tapi jangan sampai mengganggu operasi-operasi Angkatan Laut di tempat-tempat lain. Jadi kunci utamanya penambahan armada,” tutur Dave.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga membahas penambahan personel dan persenjataan di pangkalan militer Indonesia di Natuna.