Komnas HAM desak pemerintah lakukan karantina terbatas

JAKARTA

Komisi Nasional Hak Asasi manusia mendesak pemerintah untuk melakukan karantina wilayah terbatas untuk daerah yang sudah dikategorikan daerah merah (red zone) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dan memaksimalkan layanan kesehatan.

“Indonesia bertanggungjawab memenuhi kebutuhan minimal warga negara termasuk hak atas kesehatan menurut Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya yang sudah diratifikasi,” ujar Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, dalam siaran pers, Jumat.

“Negara yang meratifikasi konvenan ini bisa melakukan pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya.”

Menurut Beka, kesehatan masyarakat dapat dijadikan dasar membatasi hak-hak tertentu, agar negara bisa mengambil langkah-langkah menghadapi ancaman kesehatan penduduk.

“Langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka,” ujar Beka.

Selama karantina, pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan dasar warga dan makanan hewan ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No 06/2018 tentang Karantina Kesehatan, ujar Beka.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), nutrisi dan tempat tinggal sementara bagi petugas medis.

Agar perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan dapat berjalan baik, ujar Beka.

Pemerintah juga harus memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak buruh.

Amirudin, anggota Komnas HAM yang lain, mengatakan Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yaitu UU Karantina Kesehatan yang mengatur langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit. Langkah itu termasuk pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit.

“Perkembangan Covid-19 sudah mengkhawatirkan. Karena itu diperlukan langkah-langkah yang nyata, terukur, dan berdampak langsung dari negara,” ujar dia.