Indonesia perkuat kerja sama dengan Asian Development Bank

JAKARTA

Kementerian Keuangan mengatakan Indonesia akan terus memperkuat kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB), menyusul kerjasama kedua institusi ini telah berlangsung selama 50 tahun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi langkah Presiden ADB Masatsugu Asakawa yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi untuk melakukan hubungan bilateral di masa kepemimpinannya.

Dia mengatakan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang aktif dalam ADB dengan porsi saham sekitar 6 persen.

Suahasil mengatakan sejarah hubungan kerja sama Indonesia dan ADB dapat menjadi salah satu referensi dalam hubungan multilateral.

Menurut Suahasil, terlepas dari adanya masalah penyebaran virus korona, Indonesia memiliki tiga tantangan utama untuk melakukan transformasi jangka panjang.

Dia mengatakan masalah pertama adalah pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia yang cenderung tidak stabil.

“Untuk menaikkan pendapatan kelas bawah, kita perlu mengelolanya denga penuh dinamika yang harus kita tangani,” kata Suahasil, pada Selasa.

Kedua adalah usia kelas menengah yang mulai menua sehingga harus dipersiapkan sejak saat ini.

Masalah ketiga adalah urbanisasi dan pemerataan yang masih terpusat di pulau Jawa dengan jumlah penduduk mencapai 60 persen dari total populasi.

“Sebetulnya kalau dilihat masalah ini, pemerintah tidak bisa menangani masalah sendirian. Perlu ada partisipasi swasta,” lanjut dia.

Sementara itu, Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan telah mendiskusikan beberapa hal utama dengan Presiden Joko Widodo terkait kemitraan Indonesia dengan ADB.

“ADB dan Indonesia sudah menjalin kemitraan yang terbangun kuat untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Asakawa.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan visi dan pandangan yang sangat jelas terkait prioritas Indonesia di periode kedua kepemimpinannya, antara lain pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan transformasi ekonomi.

“ADB setuju semua prioritas ini menjadi poin kritikal yang harus dicapai untuk misi Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045,” jelas Asakawa.

Asakawa juga menyarankan agar Indonesia bisa menciptakan lingkungan bisnis dan investasi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan serta kebijakan ekonomi dan fiskal yang pro-growth atau mendukung pertumbuhan.

“Ini sangat penting untuk menghadapi kendala perdagangan global antara AS dan China serta penyebaran virus korona,” imbuh dia.

Selain itu, ADB juga akan memperluas dukungan untuk Indonesia, termasuk dalam memfasilitasi program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, konektivitas infrastruktur, dan perubahan iklim.

“Pada tahun lalu ADB berkomitmen mengalokasikan pembiayaan USD1,7 miliar termasuk untuk sektor swasta dan proyek finansial. Pada tahun ini komitmen bertambah menjadi USD2,7 miliar,” tambah Asakawa.