31 tewas dan ribuan mengungsi akibat konflik di Wamena

JAKARTA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan konflik di Wamena telah memakan korban jiwa 31 orang dan ribuan lainnya mengungsi.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan sebanyak 5000 orang mengungsi di Polres Wamena, 2700 mengungsi di Kodim Wamnea, 500 di bandara Wamena, dan ribuan eksodus meninggalkan wilayah Wamena.

“Ini menimbulkan perhatian secara nasional dan muncul sentimen berbau sara yang menurut kami tidak relevan karena peristiwa di Wamena lebih kompleks dari yang digambarkan orang,” ungkap dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Taufan mengatakan telah mendapatkan laporan dari Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey terkait kejadian yang ada di Wamena yang bermula dari berita hoax ada aksi rasialisme yang dilakukan oleh seorang guru.

“Selain mengutuk keras, kita juga bela sungkawa atas kejadian peristiwa di Wamena yang dimulai dari satu berita hoax dan dengan gampangnya menyulut kerusuhan di berbagai tempat yang timbulkan korban jiwa dan harta benda,” lanjut Taufan.

Menurut dia, Komnas HAM tidak membedakan latar belakang warga yang menjadi korban, baik itu pendatang ataupun masyarakat lokal, karena dapat memperkeruh suasana dan memperuncing konflik.

Dalam rangka itu, Komnas HAM mendorong semua pihak baik masyarakat Papua ataupun secara nasional untuk menghindari penyampaian hoax dan informasi yang simpang siur karena akan semakin memperkeruh situasi.

“Ada sosmed yang bilang ini genosida. Jangan seperti itu dulu dan tahan diri untuk sebarkan berita dan analisis yang tidak mendasar,” tegas dia.

Taufan juga menjelaskan bahwa Komnas HAM sudah mengirim tim untuk investigasi awal peristiwa di Wamena sejak tanggal belasan September lalu.

Dia memastikan bahwa informasi yang Komnas HAM dapatkan sangat akurat karena langsung berasal dari lapangan.

“Komnas HAM tegaskan komitmen untuk berupaya mengungkap tragedi ini agar jelas siapa, apa, dan kenapa terjadinya tragedi kemanusiaan ini,” lanjut Taufan.

Menurut Taufan, apabila tidak ada proses penegakan hukum, dikhawatirkan peristiwa yang sama dapat terjadi lagi.

“Hampir di seluruh Papua suasana saat ini tegang, ada rasa tidak percaya, kekhwatiran, dan orang-orang hidup dalam suasana tidak nyaman,” ungkap Taufan.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak di Papua termasuk pemimpin nasional untuk melakukan dialog konstruktif dalam mencari langkah perdamaian.

“Ini solusi terbaik untuk pemerintah pusat, daerah, dan tokoh-tokoh lokal menggelar dialog konstruktif agar tercipta perdamaian dan tidak memicu ketegangan yang lebih luas dan juga (memancing) respon internasional,” tambah dia.

Taufan menegaskan bahwa Komnas HAM bersedia menfasilitasi semua pihak untuk duduk berdialog mencari solusi perdamaian di papua.

“Pemenuhan HAM dan pencegahan konflik ke depan bagi kami menjadi isu pokok,” pungkas dia.