Nicky Aulia Widadio
29 Januari 2019•Update: 29 Januari 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
TNI dan Polri menggelar rapat pimpinan membahas pengamanan Pemilihan Umum 2019 dan pembangunan nasional pada Selasa.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta prajurit TNI-Polri bersikap netral dan mampu meminimalisasi potensi ancaman pada pelaksanaan Pemilu 2019.
TNI dan Polri, kata dia, telah berpengalaman mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak selama beberapa tahun belakangan.
“Saya yakin pengalaman itu bisa membekali prajurit kita TNI dan Polri untuk tetap netral, menetralisir ancaman dan berbagai hambatan,” kata Wiranto di Jakarta, Selasa.
Wiranto mengatakan pemetaan terhadap daerah rawan pemilu juga telah disiapkan sejak beberapa waktu lalu.
“Semua sudah dipetakan, kita harapkan pada hari H zero (ancaman) walaupun kadang kala tidak mungkin, tapi bisa kita tekan sehingga kemungkinan ancaman sangat kecil,” ujar Wiranto.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya merilis 15 provinsi di Indonesia dengan potensi pelanggaran pemilu yang tinggi, yakni Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DIY, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Polri telah menggelar operasi mantap brata sejak September 2018 dan mengerahkan 272.880 personil dalam rangka mengamankan Pemilu 2019.
