Pengungsi desak Bangladesh akui istilah Rohingya

Pizaro Gozali

JAKARTA

Pengungsi Rohingya di Bangladesh melakukan protes pada Senin untuk mendesak negara tersebut mengakui etnis Rohingya dan tidak memberikan informasi soal keluarga mereka kepada pemerintah Myanmar.

Akibat aksi protes ini, sejumlah pasar beberapa kamp pengungsi di bagian tenggara Bangladesh ditutup. Sejumlah warga Rohingya yang bekerja dengan NGO dan UNHCR juga mogok kerja.

"Isitilah 'Rohingya' sangat penting karena kita telah dianiaya karena identitas kita,” ujar pengungsi Rohingya dalam pernyataannya seperti dilansir Channelnews Asia pada Senin.

Bangladesh telah mendesak para pengungsi menerima kartu pintar untuk mempermudah proses identifikasi dan distribusi bantuan.

Namun kartu pintar tersebut tidak menyebut pengungsi sebagai etnis Rohingya melainkan "warga Myanmar yang dipaksa pindah".

Para pengungsi mengatakan istilah Rohingya dilarang di Myanmar, tapi tak seharusnya Bangladesh ikut melakukannya.

Selain itu, para pengunjuk rasa juga menyatakan keprihatinan soal rencana UNHCR untuk mengumpulkan data biometrik dan salinan dokumen, karena mereka takut UNHCR dan pemerintah Bangladesh dberbagi data tersebut kepada pemerintah Myanmar.

Otoritas Bangladesh tidak segera dapat dimintai komentar.

Firas Al-Khateeb, perwakilan UNHCR, mengatakan data dikumpulkan untuk proses verifikasi yang akan membantu pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan memastikan akses pelayanan di Bangladesh.

"Itu tidak terkait dengan pemulangan," katanya, seraya menambahkan bahwa data itu dikelola bersama oleh Bangladesh dan UNHCR.

Pengungsi menolak untuk kembali ke Myanmar di bawah rencana repatriasi kecuali tuntutan untuk keadilan dan kewarganegaraan terpenuhi.

Para pengungsi mengatakan mereka harus melarikan diri dari rumah setelah tentara Myanmar dan warga sipil Budha membantai keluarga, membakar desa-desa, dan melakukan pemerkosaan.

Peneliti yang diberi mandat PBB menuduh tentara Myanmar berniat melakukan genosida dan pembersihan etnis.

Myanmar menyangkal hampir semua tuduhan, mengatakan pasukannya terlibat dalam operasi kontra-pemberontakan melawan "teroris".