Pemerintah akan gelar rapat soal pembelian senjata

Erric Permana

JAKARTA

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam) Wiranto berencana memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Kapolri Tito Karnavian terkait pembelian senjata yang belakangan ini menjadi kontroversial.

"Kita akan selesaikan [permasalahan pembelian senjata]. Rencana rapat besok saya undang [semua]," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak berbicara mengenai polemik tersebut.

"Nanti akan saya sampaikan publik hasil rapat kordinasi," tambahnya.

Meski demikian, Wiranto mengklaim tidak ada permasalahan antar TNI, Polri dan juga BIN terkait proses pembelian senjata. Menurutnya pembelian senjata yang dilakukan oleh BIN dan Polri tersebut sudah sesuai aturan.

"Permasalahannya itu tidak ada. Bukan masalah sebenarnya hanya perlu kita koordinasikan," jelasnya.

Sebelumnya, pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmayanto sempat memicu perdebatan panas di kalangan masyarakat.

Saat bertemu dengan para purnawirawan jenderal pada Jumat, dia mengungkap ada institusi non-militer yang hendak mengimpor 5.000 pucuk senjata tanpa izin Mabes TNI.

Menanggapi itu pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto membantah hal tersebut. Menurutnya, pembelian senjata hanya dilakukan oleh Badan Intelijen Negara sebanyak 500 pucuk senjata non standard militer untuk keperluan sekolah intelijen.

Namun, pada 29 September kemarin muncul pemberitaan mengenai adanya impor senjata api dan amunisi pesanan Brimob Polri.

Senjata yang berasal dari Bulgaria itu tertahan di Bandara Udara Soekarno-Hatta.

Senjata tersebut di antaranya Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) 280 pucuk dan 5.932 butir amunisi.