Erric Permana
10 Juli 2018•Update: 11 Juli 2018
Erric Permana
JAKARTA
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Indonesia akan terkena dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Salah satu dampak tidak langsungnya adalah menurunnya ekspor Indonesia ke negara Tiongkok.
"Industri di Tiongkok akan turun, nah otomatis kita banyak memasok bahan baku. Itu bisa menurun ekspor kita bahan baku," ujar Jusuf Kalla di Jakarta Selatan pada Selasa.
Sementara itu, dampak langsungnya adalah produk ekspor Indonesia akan direview oleh Amerika Serikat.
"Amerika sedang mempertimbangkan untuk mengevaluasi GSP [generalized system preferences] artinya memberikan keutamaan pada negara berkembang termasuk Indonesia," tambah Jusuf Kalla.
Menurut Jusuf Kalla, pemerintah akan memperkuat perekonomian nasional untuk merespons perang dagang ini.
"Upaya kita adalah bagaimana menstabilkan ekonomi dalam negeri sehingga bukan hanya ekspor tapi juga dalam negeri bisa tumbuh. Kedua juga mencari pasar baru," jelas Wakil Presiden.
Pemerintah pun, kata Kalla, sedang mempelajari apakah nantinya mengeluarkan kebijakan baru atau tidak untuk menghadapi dampak perang dagang.
Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump memberikan peringatan kepada Indonesia akan mencabut tarif khusus yang diberlakukan kepada produk-produk asal Indonesia yang masuk ke AS, terutama tekstil.
Selama ini, Indonesia menerima tarif khusus dari AS karena status Indonesia sebagai negara penerima skema GSP. Manfaat dari GSP ini ditengarai membuat perdagangan Indonesia surplus sekitar USD9,5 miliar dengan AS. Surplus ini dianggap sebagai cikal bakal Trump mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia tidak lagi perlu memperoleh GSP.
Sebagai informasi, GSP adalah sistem tarif preferensial yang membolehkan suatu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Melalui GSP, suatu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, biasanya dari negara miskin. Saat ini, setidaknya ada 112 negara dan 17 teritori yang mendapat GSP dari AS.
