Studi: Kebiasaan merokok bebani sistem kesehatan Indonesia hingga Rp27,7 triliun
Studi yang dirilis pada Juni 2021 ini menunjukkan angka lebih besar dibandingkan studi yang dilakukan Soewarta Kosen pada 2015 lalu sebesar Rp13,7 triliun
ILUSTRASI. Warga terlihat merokok di pinggir jalan di Ankara Turki pada 12 November 2020. Kementerian Dalam Negeri Turki memperluas pembatasan merokok di seluruh negeri yang mencakup 'jalan dan halte angkutan umum yang padat. Aturan itu berlaku mulai Kamis.
( Aytaç Ünal - Anadolu Agency )
Jakarta Raya
JAKARTA
Studi terbaru dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISD) menunjukkan bahwa kebiasaan merokok menyebabkan beban ekonomi pada sistem kesehatan di Indonesia sebesar Rp17,7 triliun hingga Rp27,7 triliun pada 2019.
Studi yang dirilis pada Juni 2021 ini menunjukkan angka lebih besar dibandingkan studi yang dilakukan Soewarta Kosen pada 2015 lalu sebesar Rp13,7 triliun.
Chief Strategist CISDI Yurdhina Meilissa mengatakan studi ini mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit mematikan yang disebabkan oleh konsumsi rokok, namun sebetulnya dapat dicegah.
Angka Rp27,7 triliun tersebut terdiri dari biaya perawatan medis yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan serta biaya tidak langsung seperti biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan.
“Biaya rawat inap dan perawatan rujukan menjadi komponen pembiayaan tertinggi dengan cakupan mencapai 86,3-87,6 persen dari keseluruhan beban biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan,” kata Yurdhina melalui siaran pers, Rabu.
Akibatnya, BPJS Kesehatan perlu mengalokasikan setidaknya Rp10,5 triliun hingga Rp15,5 triliun atau untuk menambal beban biaya kesehatan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh rokok.
Angka tersebut setara dengan sekitar 61,76 persen hingga 91,8 persen dari total defisit jaminan kesehatan nasional pada 2019.
Peneliti studi ini, Teguh Dartanto, mengatakan beban yang ditimbulkan pada sistem kesehatan tidak sebanding dengan pajak rokok daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang hanya mengalokasikan kurang dari Rp7,4 triliun.
Sementara itu, Direktur Pusat Kebijakan Kesehatan dari Universitas Illinois Chicago Frank Chaloupka yang mendanai riset ini, mengatakan Indonesia bisa belajar dari beberapa negara dalam strategi pengendalian tembakau yang baik.
“Indonesia bisa meniru Filipina, negara ekonomi berkembang, yang berhasil mengendalikan tembakau dengan strategi yang sangat adaptif untuk menurunkan keterjangkauan harga dan melakukan soft-earmarking cukai rokok untuk Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Chaloupka.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
