Pemerintah dan BUMN akan serap produksi UMKM

JAKARTA

Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membantu pemasaran produk UMKM mengantisipasi turunnya permintaan pasar.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan pasar paling besar produk UMKM berasal dari belanja pemerintah dan BUMN.

Menurut dia ada Rp321 triliun dari anggaran belanja kementerian/lembaga tahun ini yang diperintahkan oleh Presiden untuk bisa membeli produk-produk UMKM.

“Untuk memudahkan pengadaan barang dan jasa agar bisa serap produk UMKM, kami kerja sama dengan LKPP untuk membuat laman khusus produk UMKM dalam e-katalog LKPP,” ujar Menteri Teten dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia secara virtual, Jumat.

Dia menambahkan saat ini juga sudah dilakukan pelatihan untuk paket pengadaan di kementerian/lembaga dan juga daerah agar bisa membeli produk UMKM.

“Kami juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN agar belanja BUMN juga menyerap produk UMKM,” imbuh Menteri Teten.

Dia mengatakan Kementerian BUMN sudah menyepakati untuk belanja di bawah Rp14 miliar akan diperuntukkan bagi UMKM, walaupun saat ini baru ada 9 BUMN yang akan melakukannya.

“Secara gradual akan ditambah sampai semua BUMN harus menyerap produk UMKM,” imbuh dia.

Menteri Teten menambahkan bahwa saat ini telah bekerja sama dengan pelaku UMKM mulai menampilkan produk mereka ke dalam e-katalog LKPP dan pasar digital BUMN.

“Kami siapkan gerakan Bangga Buatan Indonesia dan siapkan stimulus subsidi UMKM yang onboarding di market place digital dan kita harapkan ada pertumbuhan penjualan produk UMKM di pasar online,” tambah Menteri Teten.

Dia mengatakan dengan berbagai upaya dan sinergi pemerintah termasuk dengan Bank Indonesia bisa meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global dan juga domestik yang saat ini marak diserbu produk impor.

“Tidak dapat dipungkiri pandemi memunculkan tantangan besar dan dampak yang mendalam dari sisi suplai dan demand UMKM,” lanjut dia.

Menteri Teten mengatakan kondisi saat ini berbeda dengan masa krisis ekonomi 1998 yang saat itu banyak membuat perusahaan besar tumbang, sementara UMKM mampu tampil sebagai penyelamat ekonomi Indonesia.

Pada masa pandemi ini justru UMKM yang paling terdampak dari sisi permintaan dan juga pasokan, meskipun ada sejumlah UMKM yang mampu bertahan dan justru tumbuh karena sudah terkoneksi ke pasar digital dan mampu beradaptasi serta berinovasi sesuai permintaan pasar.

“UMKM yang terhubung ke market place digital baru 13 persen atau sekitar 8 juta pelaku usaha saja, sehingga percepatan digitalisasi menjadi agenda besar kita,” ungkap Menteri Teten.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga sudah memberikan berbagai program dukungan untuk menjawab masalah pasokan bagi UMKM melalui program pemulihan ekonomi nasional dengan program terbaru berupa hibah sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha untuk 12 juta UMKM.

“Program ini diharapkan bisa membantu usaha mikro yang modalnya tergerus untuk konsumsi dan kita ingin semua UMKM terhubung ke lembaga pembiayaan yang terintegrasi dengan sistem keuangan inklusif,” kata Menteri Teten.