İqbal Musyaffa
27 Februari 2018•Update: 28 Februari 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah akan menghitung ulang dan mengidentifikasi jumlah deviasi yang ada di dalam undang-undang APBN dengan kondisi yang terjadi saat ini terkait kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penghitungan akan dilakukan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait jumlah subsidi karena harga minyak saat ini berada di atas angka asumsi pemerintah dalam APBN 2018.
Hasil penghitungan tersebut, menurut dia, akan dibahas dalam laporan APBN semester pertama kepada DPR pertengahan tahun nanti.
“Tentu saja akan dilihat kemampuan dari APBN sendiri ataupun kemampuan PLN dan Pertamina untuk menyerapnya,” ujar Menteri Sri di Jakarta, Selasa.
Dalam UU APBN 2018, menurut dia, sudah tercantum asumsi harga minyak dan jumlah subsidi yang diberikan kepada Pertamina untuk subsidi LPG 3 kg atapun kepada PLN untuk subsidi listrik 450 VA dan sebagian dari 900 VA.
“Sampai hari ini kita masih tetap menjalankan UU APBN itu,” ungkap dia.
Secara terpisah, Gubernur BI Agus Matowardojo mengatakan sistem pengelolaan BBM di Indonesia sudah baik, sehingga perlu kehati-hatian dalam menghitung penyesuaian harga terkait kenaikan harga minyak dunia yang meningkat.
“Untuk BBM yang disubsidi, kami memahami bahwa subsidinya tetap, jadi kalaupun ada kenaikan harga, subsidinya menjadi tidak membengkak,” ujar dia.
Meski begitu, menurut dia akan ada penyesuaian subsidi apabila Pertamina menjual minyak dengan harga yang tidak lebih tinggi dari harga minyak dunia karena selisihnya ditanggung BUMN migas tersebut.
“Jumlah subsidinya sesuai dengan sistem yang berjalan dan itu akan diperhitungkan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan [BPK]. Selisihnya akan dibayar negara melalui sistem APBN. Mekanisme ini sudah ada,” jelas Agus.
Dia juga mengakui ada risiko peningkatan inflasi dengan meningkatnya harga minyak dunia.
Dengan adanya penyesuaian harga minyak di dalam negeri akibat dari naiknya harga minyak dunia, BI sudah melihat dampaknya terhadap inflasi dalam kajian rapat dewan gubernur bulan Februari.
Terlebih lagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah akan berdampak pada inflasi barang-barang impor, termasuk BBM.
“Tapi secara umum inflasi masih sesuai target 3,5 persen plus minus 1 persen,” tekan Agus.
Pada Februari ini, menurut dia, inflasi akan berada pada posisi 3,25 persen year on year dan sepanjang tahun masih akan tetap sesuai target.