Lembaga keuangan AS minat investasi di Indonesia

JAKARTA

Lembaga keuangan asal Amerika Serikat (AS) US International Development Finance Corporation (DFC) menyampaikan minat untuk berinvestasi di Indonesia kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga yang baru terbentuk selama dua minggu dan memiliki fokus investasi pada berbagai sektor seperti infrastruktur dan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan DFC memiliki komitmen untuk berinvestasi di Indonesia.

“Mereka mungkin masuk toll road Jawa, Sumatera, dan mungkin di pariwisata, sovereign wealth fund bersama Jepang, Australia, AS, atau bisa negara lain,” ujar Menko Luhut di Jakarta, Jumat.

Menko Luhut mengatakan saat ini pemerintah sudah membentuk tim untuk mempercepat masuknya dana investasi dari DFC.

Meskipun DFC menyatakan minatnya berinvestasi, namun hingga saat ini belum disebutkan nilai komitmen investasi tersebut.

Sementara itu, CEO DFC Adam Boehler mengatakan bahwa baru-baru ini lembaga tersebut sudah mendapat sokongan dana dari pemerintah AS sebesar USD60 miliar atau sekitar Rp840 triliun (kurs Rp 14.000).

Boehler juga menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia pada sektor infrastruktur, kesehatan, hingga energi.

“Saya tadi membahas infrastruktur, kesehatan, pembangunan jalan, dan energi. Anda akan melihat betapa aktifnya AS nanti di sini,” jelas Boehler.

Boehler melanjutkan pihaknya berencana menempatkan dana di Indonesia hingga puluhan miliar dolar AS. Namun, untuk nilai pastinya baru akan dibicarakan beberapa bulan ke depan.

Dia menambahkan, tujuan lembaga itu berinvestasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia.

DFC juga akan bermitra dengan negara lainnya seperti Jepang dan Australia untuk mengembangkan sejumlah proyek investasi di Indonesia.

DFC merupakan lembaga investasi kepanjangan tangan pemerintah AS. Di Asia Pasifik, DFC diperkirakan akan menyaingi proyek Belt and Road Initiative (BRI) atau Jalur Sutra Baru milik China, meski dugaan ini dibantah oleh Boehler dalam keterangannya kepada sejumlah media.