Indonesia targetkan perjanjian dengan Australia tahun ini rampung

Muhammad Latief

JAKARTA

Indonesia berharap bisa menyelesaikan perjanjian kerjas ama ekonomi komprehensif dengan Australia tahun ini dan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mozambik, Tunisia, Bangladesh dan Maroko pada tahun ini.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan perjanjian ini bisa membuat kerja sama ekonomi Indonesia lebih terstruktur.

“Kalau yang PTA itukan hanya beberapa tariff line, itu bisa cepat. Dengan Australia kita harapkan tahun ini,” ujar Iman di sela-sela acara Indonesia-Amerika Serikat Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), di Jakarta, Senin.

Menurut Iman, perjanjian dagang komprehensif dengan Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) sudah memasuki putaran ke 11. Minggu depan, Iman akan bertolak ke Australia melanjutkan perundingan.

“Besok bukan final round, tapi sudah bergerak untuk terus closing the gap. Australia meminta kita merespons mereka, begitu juga sebaliknya,” ujar dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga berpesan agar Australia tidak menilai CEPA ini hanya dari aspek komersial jangka pendek, tetapi juga dari aspek sosial jangka menengah dan panjang.

Khususnya, terkait kesejahteraan dan peningkatan kapasitas serta pembentukan ‘power house’ antara kedua negara sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Prinsip yang diinginkan adalah posisi perdagangan yang seimbang antara seperti terbukanya akses pasar yang sama antara Indonesia dan Australia. Indonesia tidak ingin akses pasarnya lebih terbuka tanpa mendapatkan perlakuan yang sama di Australia.

Selain Australia, menurut Iman saat ini Indonesia juga sedang melakukan negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa (EU) dan European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (EFTA). Ini adalah blok perdagangan bebas selain UE yang beranggotakan Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia.

Negosiasi dengan EFTA sudah memasuki tahap akhir dan sudah menyelesaikan sekitar 80-90 persen materi tentang pajak. Tim perundingan sedang menggarap masalah akses pasar, karena ternyata Indonesia harus berunding dengan negara EFTA satu persatu.

“EFTA ternyata tidak satu paket. Dengan Swiss kita punya jadwal sendiri, Norwegia juga iya. Jadi sebagian isunya management of negotiation. Kita sendirian harus bisa mengakses pasar-pasar tersebut,” ujar dia.

Dengan Uni Eropa, negosiasi masuk pada aspek kompetisi yang fair dalam bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk isu tentang kelapa sawit dan perikanan.

“Ada ketentuan yang mewajibkan ikan yang diekspor bisa dilacak hingga ke nelayannya,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan perjanjian-perjanjian internasional ini tidak boleh dikendalikan oleh perusahaan besar, pemerintah harus memperhatikan kelompok rentan dalam masyarakat.

Menurut Rachmi, pemerintah seharusnya melindungi hak-hak dasar masyarakat dalam perjanjian perdagangan bebas, dan menjalankan negosiasi dengan transparan dan mengundang partisipasi publik.

Selain itu, negosiasi perdagangan harus bisa menghasilkan keputusan untuk meratifikasi dan melaksanakan konvensi inti International Labour Organization (ILO). Yaitu tentang prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, perjean layak, perlindungan hak masyarakat adat, perlindungan pekerja perikanan, tata kelola ILO C129 dan C169.