Indonesia perluas implementasi kurikulum kemaritiman di 21 provinsi

Hayati Nupus

JAKARTA

ndonesia akan memperluas jangkauan implementasi kurikulum kemaritiman dari 13 provinsi menjadi 21 provinsi pada tahun mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin mengatakan pihaknya terus mengawal implementasi kurikulum tersebut.

“Terobosan utama kita akan memperbanyak pelatihan dan modul, dengan revolusi industri 4.0, kita akan manfaatkan teknologi lewat ICT untuk semua guru,” ujar dia, dalam dalam rapat koordinasi perluasan implementasi kurikulum kemaritiman di Makassar, Minggu, dalam keterangannya.

Sebagai negara kepulauan, kata Safri, Indonesia membutuhkan wawasan kemaritiman.

Wawasan kemaritiman itu, lanjut Safri, perlu ditanamkan sejak dini agar pemahaman mereka semakin kuat.

Apalagi, ujar Safri, kurikulum kemaritiman tak hanya menyoal budaya maritim, melainkan juga tanggap bencana.

Pemahaman tanggap bencana, lanjut Safri, juga penting mengingat kondisi geografis Indonesia yang berada dalam pertemuan lempeng besar dunia.

“Kita akan terus mengoptimalkan, sesuai rencana dan mengemasnya dalam konsep kekinian, sesuai pola belajar milenial,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo mengatakan pihaknya antusias dengan usulan itu.

Untuk mendukung implementasi tersebut, lanjut Irman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang muatan lokal, bahasa daerah, dan kurikulum kemaritiman untuk mendukung.

Sejak 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan kurikulum kemaritiman di 48 sekolah percontohan di 13 provinsi di Indonesia.

Sejauh ini, implementasi kurikulum itu dilakukan di 12 PAUD, 12 SD, 12 SMP, dan 12 SMA/SMK.