JAKARTA
Pemerintah mengumumkan defisit APBN 2020 hingga akhir Agustus sudah mencapai Rp500,5 triliun atau 3,05 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit ini sudah mencapai 48,2 persen dari target Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN ini tumbuh 152,9 persen dari defisit pada Agustus tahun lalu yang sebesar Rp197,9 triliun atau 1,25 persen terhadap PDB,” jelas Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa.
Sementara itu, keseimbangan primer hingga akhir Agustus mencatat defisit Rp304 triliun atau 43,4 persen dari target defisit keseimbangan primer 2020 yang sebesar Rp700,4 triliun.
Hingga akhir Agustus pemerintah mengeluarkan pembiayaan anggaran sebesar Rp667,8 triliun atau 64,3 persen dari target pembiayaan anggaran sebesar Rp1.039,2 triliun.
Dia mengatakan defisit ini terjadi karena adanya kontraksi penerimaan negara sebesar 13,1 persen secara tahunan.
Menteri Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara hingga Agustus 2020 mencapai Rp1.034,1 triliun lebih rendah dari Agustus 2019 yang sebesar Rp1.190,2 triliun.
“Penerimaan negara ini mencapai 60,8 persen dari target dalam Perpres nomor 72 tahun 2020 yang sebesar Rp1.699,9 triliun,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa.
Dia mengatakan penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang sebesar Rp798,1 triliun atau 56,8 persen dari target dalam Perpres nomor 72 tahun 2020, namun terkontraksi 13,4 persen dari tahun lalu.
Selanjutnya, Menteri Sri Mulyani mengatakan sumber penerimaan negara lainnya berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Agustus sebesar Rp232,1 triliun atau 78,9 persen dari target Rp294,1 triliun.
“Penerimaan PNBP terkontraksi 13,5 persen dari periode yang sama tahun lalu,” jelas Menteri Sri Mulyani.
Penerimaan negara lainnya berasal dari hibah sebesar Rp4 triliun yang mencapai 305,5 persen dari target Rp1,3 triliun dan tumbuh 651,6 persen dari tahun lalu.
Sementara itu, pada saat penerimaan negara terkontraksi, realisasi belanja negara justru tumbuh 10,6 persen hingga akhir Agustus dengan jumlah Rp1.534,7 triliun.
Menteri Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja tersebut mencapai 56 persen dari target belanja dalam Perpres nomor 72 tahun 2020 yang sebesar Rp2.739,2 triliun.
“Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp977,3 triliun atau tumbuh 14 persen dari tahun lalu,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa.
Belanja pemerintah pusat tersebut baru mencapai 49,5 persen dari target Rp1.975,2 triliun dalam Perpres nomor 72 tahun 2020.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp517,2 triliun atau 61,8 persen dari target Rp836,4 triliun.
“Belanja K/L tumbuh 7,4 persen dari tahun lalu,” kata dia.
Menteri Sri Mulyani menambahkan belanja pemerintah pusat juga terdiri dari belanja non K/L sebesar Rp460,1 triliun atau 40,4 persen dari target Rp1.138,9 triliun.
“Belanja non K/L khususnya untuk penanganan Covid-19 yang melonjak cukup tinggi 22,4 persen dari Rp375,9 triliun pada tahun lalu,” jelas Menteri Sri Mulyani.
Selain itu, dia mengatakan belanja negara selain belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus juga berasal dari transfer ke daerah dan dana desa yang sebesar Rp557,4 triliun atau 73 persen dari target Rp763,9 triliun.
Belanja pada kategori ini meningkat 5 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp530,6 triliun.
Dia menjelaskan pada kategori belanja ini terdiri dari transfer ke daerah yang sebesar Rp504,7 triliun atau 72,9 persen dari target Rp692,7 triliun serta tumbuh 3,3 persen dari tahun lalu.
Selain itu, dana desa yang telah disalurkan hingga akhir Agustus mencapai Rp52,7 triliun atau 74 persen dari target penyaluran sebesar Rp71,2 triliun.
“Realisasi dana desa tumbuh 41,2 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp42,2 triliun,” ungkap Menteri Sri Mulyani.
