BI dan Kemenkeu sepakati pemantauan data devisa terintegrasi

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS).

Kesepakatan dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati pada Senin, di Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejak awal diimplementasikan pada tahun 2012, kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terus membaik dan mencapai 98,0 persen pada November 2018.

“Kinerja positif kepatuhan eksportir dimaksud tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang kuat antara BI dan Kemenkeu, serta dukungan perbankan dan eksportir,” ungkap Menteri Sri.

SiMoDIS menurut dia, menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor, serta menyinergikan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika.

Menteri Sri menjelaskan secara teknis SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data incoming ekspor dan outgoing impor dari financial transaction messaging system dan bank devisa.

“Melalui integrasi ini, SiMoDIS akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan BI,” tambah dia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari kesepakatan BI dan Kemenkeu yaitu meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor.

Selain itu, Perry mengatakan BI dan pemerintah akan mendapatkan informasi devisa kegiatan impor, meningkatkan perolehan DHE, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan.

“Pemerintah dan BI juga memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan, serta memperkuat pelaksanaan analisis bersama (joint analysis) terkait devisa,” jelas Perry.

Melalui kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman ini, Perry menambahkan BI dan Kemenkeu berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dalam mendukung serta mengoptimalkan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Dengan begitu, DHE dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung perekonomian Indonesia,” ujar dia.