JAKARTA
Akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan semakin tinggi, melihat hasil survei inklusi keuangan terbaru yang diluncurkan pada Kamis.
Dalam hasil survei tersebut, “sebanyak 70,3 persen orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal," kata Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, sebanyak 55,7 persen orang dewasa memiliki akun lembaga keuangan.
Menurut Iskandar, lebih banyak orang dewasa menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri.
Dalam survei tersebut juga terungkap terjadi peningkatan kepemilikan uang elektronik berbasis seluler menjadi 4 persen pada 2018 - 2019, dari jumlah 1 persen pada 2016.
Iskandar menjelaskan pengguna uang elektronik berbasis seluler memang mayoritas generasi muda (20-34 tahun), namun uniknya peningkatan penggunaan naik signifikan pada kalangan usia 35-44 tahun.
Lalu, hasil survei ini juga menunjukkan kepemilikan akun, tingkat penggunaan layanan dan produk perbankan, lebih besar di luar Jawa daripada di Jawa, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Hal tersebut disinyalir terdorong oleh keberhasilan elektronifikasi program bantuan pemerintah yang telah berhasil mendorong pertumbuhan kepemilikan akun tersebut.
“Sehingga, diperkirakan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, dan sebagian besar dari mereka adalah penerima bantuan pemerintah melalui transfer digital,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, capaian Ini seiring dengan realisasi program kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) untuk mendorong kepemilikan akun tabungan melalui penerapan kebijakan bantuan sosial nontunai.
Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki 10 juta keluarga penerima manfaat dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdapat 12 juta keluarga penerima manfaat melalui akun perbankan ataupun uang elektronik.
Selain itu, pemerintah juga telah bekerjasama dengan OJK dan BI melalui program Agen Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD).
Selain itu, Iskandar mengatakan jaringan agen teknologi finansial (tekfin) menjadi jaringan agen alternatif guna mengakselerasi inklusi keuangan.
Keuangan inklusif
Pemerintah Indonesia meluncurkan hasil survei nasional inklusi keuangan 2018 melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta, Kamis.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan survei ini melibatkan 6.695 orang dewasa (usia di atas 15 tahun) yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi, terdiri dari penduduk perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin.
Survei "Financial Inclusion Insights" ini diklaim menggunakan sampel yang merepresentasikan Indonesia, dengan tujuan untuk mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal.
Inklusi keuangan tersebut diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun.
Iskandar yang juga merupakan Ketua Sekretariat DNKI menjelaskan bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumlah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel.
Bobot digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi target di tingkat nasional, dan untuk daerah perkotaan/pedesaan secara terpisah.
Iskandar menambahkan, percepatan keuangan inklusif menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan.
Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau.
Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia dilaksanakan berselang tiga tahun setelah ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016.
Survei tersebut dijalankan pada akhir 2018 hingga awal 2019 dengan mengukur beberapa pencapaian dari target utama.
Anggota Satuan Tugas Survei berasal dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Selain itu, survei juga difasilitasi oleh Kantor Worldpanel Indonesia dan didanai oleh Bill & Melinda Gates Foundation.
Iskandar juga mengharapkan hasil survei ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan pemerintah ke depannya.
