Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama, perjanjian penjaminan, dan perjanjian regres proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Multifungsi (SMF).
Satelit tersebut dinamai Satelit Republik Indonesia (Satria) yang akan mulai dikonstruksi pada akhir tahun 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Satria direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022 serta diharapkan dapat beroperasi pada awal 2023 setelah sampai pada orbit 146 BT.
Satria menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very High Throughput Satellite dengan kapasitas frekuensi 150 Gbps.
Menko Darmin menjelaskan, cakupan layanan SATRIA akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan, dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.
“Proyek SMF ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018,” kata Darmin, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Menteri Darmin meyakini dengan membangun infrastruktur sama seperti menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan proyek SMF merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
“Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet,” terang Menteri Rudiantara.
Dia menambahkan setelah pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Broadband Bagian Barat, Tengah, dan Timur, proyek SMF ini adalah proyek keempat di Kemkominfo yang berhasil menggunakan skema KPBU.
“Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment) dengan masa konsesi 15 tahun,” tambah Menteri Rudiantara.
Menteri Rudiantara menambahkan proyek satelit ini sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air seperti dimandatkan badan dunia International Telecommunication Union (ITU) dengan konsep Universal Service Obligation (USO).
“Proyek SMF didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK),” imbuh dia.
Menteri Rudiantara menambahkan dampak proyek Satria terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan jaringan online dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.
Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.
Secara spesifik, manfaat satelit Satria dapat dinikmati di berbagai sektor antara lain:
a. Sektor Pendidikan dengan mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan pesantren
b. Sektor Kesehatan untuk melayani 3.700 titik Puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya sehingga memiliki layanan internet cepat
c. Sektor Polhukam untuk membantu TNI dan POLRI dalam menfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan
d. Sektor Pemerintah Daerah untuk mendukung 47.900 titik kantor desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat, efisien dan efektif
e. Sektor Keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.
