Maria Elisa Hospita
28 September 2018•Update: 28 September 2018
Mohamed al-Samei
ADEN, Yaman
Pemerintah Yaman menolak untuk memperpanjang mandat "panel ahli" PBB yang bertugas memantau pelanggaran hak di negara yang dilanda perang itu.
Dalam sebuah pernyataan, pemerintah menyuarakan "kekecewaan" terhadap panel, menudingnya sebagai "politisasi yang akan semakin memperumit situasi".
Pernyataan tersebut, yang dikeluarkan oleh kantor berita Yaman SABA, mengklaim bahwa laporan terbaru yang dikeluarkan oleh panel itu "bias karena lebih mendukung milisi Houthi".
Pemerintah juga menganggap panel "kurang profesional, bias, dan melanggar prinsip-prinsip PBB".
September tahun lalu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengumpulkan sekelompok pakar internasional dan regional terkemuka dalam bidang pengetahuan hukum kemanusiaan.
Kelompok ini ditugaskan untuk melakukan "studi komprehensif" dugaan pelanggaran hak asasi manusia "yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik" sejak 2014, ketika pemberontak Houthi menguasai sebagian besar wilayah negara, termasuk ibu kota Sanaa.
Konflik meningkat pada tahun 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu Sunni-Arabnya melancarkan kampanye udara besar-besaran di Yaman untuk mengalahkan Houthi.
Kekerasan itu telah menghancurkan infrastruktur dasar Yaman, sehingga mendorong PBB menggambarkan situasi di sana sebagai "salah satu bencana kemanusiaan terburuk di zaman modern".
