ISTANBUL

Kepala Direktorat Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran mengecam keras keputusan Israel yang menetapkan sejumlah lahan di Tepi Barat yang diduduki sebagai “properti negara”, dan menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran jelas terhadap hukum internasional.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial Turkiye, NSosyal, Senin (16/2), Duran mengatakan kebijakan itu bertentangan dengan nurani kemanusiaan dan merupakan kelanjutan dari kebijakan serta praktik yang ia sebut sebagai genosida.

Ia menilai langkah tersebut semakin memperdalam ketidakadilan di kawasan dan secara sengaja menyasar harapan akan perdamaian, ketenangan regional, dan keamanan.

“Pendekatan yang mengabaikan hak historis dan hukum rakyat Palestina serta bertujuan mengubah struktur demografis dan hukum ini akan menjadi salah satu hambatan terbesar bagi stabilitas jangka panjang di kawasan,” tulis Duran.

Duran menolak segala bentuk perampasan wilayah Palestina dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil tanggung jawab menghentikan apa yang ia sebut sebagai tindakan ilegal tersebut serta mewujudkan perdamaian berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara.

“Sebagai Turkiye, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, kami akan terus membela solusi adil berdasarkan hukum internasional dan hak asasi manusia serta mendukung perjuangan sah saudara-saudara Palestina kami,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pemerintah Israel menyetujui proposal untuk mendaftarkan tanah Palestina di Tepi Barat sebagai “properti negara”.

Penyiar publik Israel melaporkan bahwa proposal tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz.

Warga Palestina memandang kebijakan tersebut sebagai pendahuluan terhadap aneksasi resmi Tepi Barat dan langkah menuju aneksasi de facto atas sebagian besar wilayah itu, yang menurut mereka akan melemahkan kerangka solusi dua negara yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.