Maria Elisa Hospita
18 Agustus 2020•Update: 18 Agustus 2020
Bekir Aydogan
ISTANBUL
Turki, Qatar, dan beberapa negara lainnya mendukung solusi politik bagi krisis di Libya.
Juru bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin mengatakan Turki prihatin bahwa kelompok-kelompok bersenjata telah memenuhi Kota Sirte dan Jufra di Libya selama setahun terakhir.
Menurutnya, ini adalah ancaman bagi perdamaian dan integritas Libya.
"Turki menolak rencana resmi maupun non-resmi mengenai disintegrasi Libya," tegas Kalin.
Jubir itu mengungkapkan bahwa Turki khawatir akan kehadiran tentara bayaran dari Wagner Group Rusia dan tentara bayaran lainnya yang dibawa Uni Emirat Arab (UEA) dari Sudan, Niger, dan Chad.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan rekan sejawatnya dari Rusia, Vladimir Putin, baru-baru ini berdiskusi panjang via telepon mengenai perkembangan situasi di Libya dan Suriah.
Erdogan berpendapat bahwa kedua negara dapat saling membantu menangani krisis di Libya, seperti halnya di Suriah.
Meskipun Rusia mendukung panglima perang Khalifa Haftar, tetapi Rusia membantahnya dengan menekankan bahwa mereka bertindak sebagai mediator antara pihak-pihak yang bertikai di Libya.
Libya telah dirundung konflik sejak operasi pimpinan NATO yang menyebabkan wafatnya mantan penguasa Muammar Khaddafi pada 2011.
Pemerintahan baru didirikan empat tahun kemudian pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang sejauh ini gagal karena serangan militer Haftar.
Sejak April 2019, pasukan Haftar telah melancarkan serangan ke Tripoli dan barat laut Libya, yang mengakibatkan lebih dari 1.000 warga sipil tewas.
Haftar mendapat dukungan dari UEA, Mesir, dan Rusia, sementara pemerintah Libya yang diakui PBB didukung oleh Turki dan Qatar.
*Ditulis oleh Ali Murat Alhas
