Turki dan Uni Eropa tinjau kembali kesepakatan 2016 soal migran

Agnes Szucs

BRUSSELS

Uni Eropa dan Turki sepakat untuk membentuk dua kelompok kerja guna mengklarifikasi implementasi lanjutan dari kesepakatan migran 2016.

Kesepakatan itu diumumkan oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen setelah berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengenai kesepakatan EU-Turki 2016 dan situasi Suriah di Brussels, Senin.

"Semua pihak sepakat untuk menugaskan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu melanjutkan diskusi untuk memperjelas posisi kedua belah pihak pada implementasi kesepakatan 2016," kata Michel kepada wartawan setelah pertemuan.

Dia menambahkan bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk mempertahankan proses politik tingkat tinggi.

Setelah para diplomat senior itu membuat kesimpulan, para kepala negara dan pemerintahan Uni Eropa akan diberi kesempatan untuk membahas hasilnya dengan presiden Turki.

"Migran, Yunani, dan Turki juga perlu dukungan," kata von der Leyen.

Dia mengatakan para mitra dapat berkomunikasi secara terbuka meskipun ada ketidaksetujuan.

"Ini adalah prasyarat untuk menyelesaikan krisis di perbatasan Yunani-Turki," lanjut von der Leyen.

Dia menekankan bahwa penggunaan kekuatan berlebihan sama sekali tidak bisa diterima dan setiap tindakan pihak berwenang harus proporsional.

Akhir bulan lalu, Turki mengumumkan tidak akan lagi menghentikan pencari suaka yang hendak mencapai Eropa melalui darat, namun tetap melarang penyeberangan dengan perahu karena terlalu berbahaya.

Turki mengeluhkan bahwa Uni Eropa telah gagal menepati janjinya di bawah kesepakatan soal migran 2016 dan memperingatkan soal gelombang pengungsi baru yang datang dari Provinsi Idlib, Suriah, di sepanjang perbatasan selatan Turki.

Turki saat ini menampung lebih dari 3,7 juta warga Suriah, menjadikannya negara penampung pengungsi terbanyak di dunia.