Sudan sebut media Barat putarbalikkan fakta tentang perang, berpihak pada narasi RSF

KHARTOUM, Sudan

Menteri Informasi dan Kebudayaan Sudan menuduh media Barat memutarbalikkan fakta mengenai perang saudara yang sedang berlangsung di Sudan, menuduhnya mendukung narasi Pasukan Dukungan Cepat.

Sudan terjerumus ke dalam konflik pada bulan April 2023 ketika ketegangan jangka panjang antara tentara dan paramiliter RSF meletus menjadi perang.

Sejak saat itu, jutaan orang harus meninggalkan rumah mereka, ribuan orang terbunuh, dan banyak lagi yang lainnya kelaparan di negara Afrika Timur Laut itu.

Berbicara kepada Anadolu, Khalid Alesir mengatakan media Barat menuduh tentara Sudan mengebom warga sipil, dan menggambarkan tuduhan tersebut sebagai "tidak dapat dibenarkan."

"Tanyakan kepada rakyat Sudan, apakah mereka mengira tentara menargetkan mereka... jawabannya adalah tentara Sudan tidak menargetkan warga sipil," kata Aleisir.

Ia menambahkan bahwa milisi RSF adalah pihak yang "menargetkan warga sipil, menyiksa, memperkosa, menjarah, dan mengusir mereka dari rumah mereka," seraya menekankan bahwa tentara Sudan melindungi orang-orang yang melarikan diri dari wilayah yang dikuasai RSF.

Menteri tersebut mengatakan ada kelompok politik Sudan yang didukung oleh negara-negara Barat, yang "membajak revolusi rakyat," mengacu pada kelompok yang mendukung RSF, terutama Koordinasi Pasukan Demokratik Sipil Sudan, yang dikenal sebagai Tagadum.

Ia menuduh RSF menargetkan lembaga media Sudan dalam upayanya merebut kekuasaan, dan menambahkan bahwa serangan tersebut berdampak negatif pada kinerja mereka di masa lalu.

"Namun, kami sedang dalam proses membangun institusi [media] baru," kata Aleisir, seraya menekankan bahwa kerugian di sektor informasi diperkirakan mencapai jutaan dolar AS.

Mediasi Türkiye antara Khartoum dan Abu Dhabi

Menteri Sudan mengatakan mediasi Turki antara pemerintah Sudan dan Uni Emirat Arab (UEA) bertujuan untuk mengakhiri perang.

Pada 13 Desember, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada Abdel Fattah al-Burhan, kepala Dewan Berdaulat Sudan, bahwa Turki juga dapat turun tangan untuk menyelesaikan ketegangan antara Sudan dan negara Teluk tersebut.

Abu Dhabi menyambut baik upaya diplomatik Turki untuk menemukan solusi bagi krisis tersebut, dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan Ankara dalam hal ini.

Pada bulan April, Sudan mengajukan pengaduan resmi terhadap UEA ke Dewan Keamanan PBB, menuduhnya melakukan agresi terhadap kedaulatan negara tersebut. UEA membantah tuduhan tersebut, dan menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelesaian konflik secara damai.

"Sudan menyambut baik semua inisiatif yang berupaya menghentikan pembunuhan rakyat Sudan dan mengakhiri penyediaan senjata bagi milisi (RSF)," kata Aleisir.

Ia mengatakan Turki memiliki "peran penting dan krusial" dalam beberapa tahun terakhir dalam hal kerja sama dengan Sudan di bidang politik, ekonomi, dan keamanan.

"Harus ada kemitraan strategis dengan negara-negara yang mendukung Sudan dalam perjuangannya, termasuk Turki yang mendukung kami di semua tingkatan," tegas menteri tersebut.