21 Oktober 2017•Update: 23 Oktober 2017
Alyssa McMurtry
MADRID
Dewan luar biasa yang berisi menteri-menteri Spanyol meloloskan peraturan tak biasa pada Sabtu, yang bertujuan memecat beberapa pemimpin kunci di parlemen Catalonia, juga memaksa diadakannya pemilihan kepala daerah dalam waktu enam bulan.
Langkah ini ditempuh setelah wilayah timur laut Spanyol, dipimpin oleh pemerintahan separatis, mengadakan referendum inkonstitusional untuk merdeka dan memisahkan diri dari Spanyol.
Meskipun polisi melakukan tindakan keras saat pemungutan suara, sebanyak 43 persen penduduk Catalan memberikan suara, dan 90 persennya memilih pembentukan Republik Catalan, yang oleh pemerintahan Catalonia adalah mandat untuk mengumumkan kemerdekaan.
Namun, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy melakukan tindakan drastis untuk mencegah wilayah ini lepas dari Spanyol.
“Kami memberlakukan Pasal 155 karena tidak ada pemerintahan di negara demokratis mana pun di dunia yang dapat menerima peraturan mereka dilanggar,” begitu diumumkannya.
Rajoy, dalam konferensi pers pada Sabtu, mengumumkan hal tersebut setelah menggelar rapat dewan luar biasa.
Pasal 155 dalam Undang-Undang Spanyol akan memberikan pemerintah pusat kekuasaan untuk mengontrol pada wilayahnya yang dianggap tidak patuh hukum.
Pada Sabtu, perdana menteri mengatakan Pasal 155 akan diberlakukan dengan paksa – setelah pemungutan suara di senat Spanyol – tidak untuk menangguhkan otonomi daerah, “namun memberi sanksi orang-orang yang membuat pemerintahan Catalonia melanggar hukum”.
Rajoy mengatakan, presiden, wakil presiden, dan kementerian di pemerintahan Catalonia harus dipecat dan peran mereka akan digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Spanyol. Pemerintahan Spanyol juga akan berkuasa untuk membubarkan parlemen Catalonia dan mengadakan pemilihan umum daerah dalam waktu enam bulan.
Struktur administrasi Catalan yang tersisa bisa berlanjut “dengan normal” tetapi akan beroperasi di bawah administrator baru, yang dipilih oleh pemerintahan Spanyol.
Rajoy mengatakan, tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mengembalikan legalitas dan kembali ke keadaan sosial yang normal, membawa pemulihan perekonomian, dan mengadakan pemilihan umum sesegera mungkin.
Namun juru bicara partai pro-kemerdekaan menuduh Rajoy menyulut “kudeta di Catalonia”.
“[Tindakan ini] berbau Francoisme, kita sudah kembali ke zaman 1975,” kata Josep Lluis Cleries, juru bicara Partai Demikratik Catalan Eropa (PDeCAT) di senat setelah pengumuman berlangsung.
