GENEVA 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin memperingatkan bahwa situasi pengungsi global memburuk sejak Forum Pengungsi Global terakhir, seiring meningkatnya konflik, bertambahnya jumlah pengungsi, pengetatan kontrol perbatasan, serta pemotongan besar-besaran pendanaan kemanusiaan.

Tinjauan Kemajuan Forum Pengungsi Global ke-2 yang diselenggarakan oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR) bersama Pemerintah Swiss resmi dimulai di Jenewa.

Dalam pesan video yang disampaikan pada pertemuan tersebut, Guterres menekankan perlunya dukungan yang lebih besar bagi negara-negara tuan rumah pengungsi. Ia mencatat bahwa negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menampung hampir tiga perempat dari total pengungsi dunia.

Guterres menyerukan upaya yang lebih kuat untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam perekonomian lokal dan mendorong kemandirian. “Kita harus meningkatkan inklusi dan kemandirian pengungsi secara bermartabat untuk membuka potensi manusia, mengangkat perekonomian lokal, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memperluas solusi negara ketiga, termasuk penyatuan kembali keluarga dan program pemukiman kembali (resettlement), seraya mengakui bahwa bagi sebagian pengungsi “tidak ada solusi lokal yang tersedia.”

Guterres menunjuk sejumlah perkembangan positif, termasuk kembalinya sekitar satu juta warga Suriah ke negara asal mereka dalam satu tahun terakhir, serta memuji peran para mitra internasional dalam upaya perlindungan pengungsi.

Sekjen PBB itu juga menyampaikan penghargaan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, dengan mengucapkan terima kasih atas kepemimpinannya dalam memperjuangkan perlindungan pengungsi di tengah sejumlah krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern.

Guterres menyerukan kerja sama global yang berkelanjutan “untuk berinvestasi pada pengungsi dan komunitas yang menampung mereka, serta membela dan menegakkan hak untuk mencari suaka dan perlindungan, yang merupakan pilar fundamental hukum internasional.”