ISTANBUL 

Para pemimpin banyak negara memperingatkan pada pertemuan puncak darurat Arab-Islam di Doha bahwa serangan Israel terhadap Qatar memiliki konsekuensi berbahaya bagi kawasan tersebut, dan mereka mendesak tindakan kolektif untuk melawan upaya Israel dalam memaksakan realitas baru di Timur Tengah.

Pernyataan akhir yang diterbitkan oleh kantor berita resmi Qatar, QNA, mengecam serangan terhadap Doha dan menyatakan solidaritas penuh dengan Qatar. KTT tersebut menyatakan bahwa agresi Israel "merusak peluang tercapainya perdamaian di kawasan."

Pernyataan tersebut menekankan perlunya "menentang rencana Israel untuk memaksakan realitas baru di kawasan," dan memperingatkan bahwa upaya tersebut menimbulkan "ancaman langsung terhadap keamanan regional dan internasional."

Para pemimpin KTT tersebut menekankan bahwa "perdamaian yang adil, komprehensif, dan langgeng di Timur Tengah tidak akan tercapai dengan mengabaikan perjuangan Palestina atau hak-hak rakyat Palestina, atau melalui kekerasan atau menargetkan mediator, melainkan melalui komitmen terhadap Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi-resolusi legitimasi internasional yang relevan."

Mereka mendesak masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk memikul tanggung jawab hukum dan moralnya untuk mengakhiri pendudukan Israel dan menetapkan jadwal yang mengikat untuk penyelesaiannya.

Pernyataan itu juga menyatakan dukungan terhadap upaya mediasi yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan serangan terhadap Gaza.

Para pemimpin juga menyambut baik resolusi tingkat menteri Dewan Liga Arab tentang visi regional untuk keamanan dan kerja sama, yang menekankan prinsip keamanan kolektif, nasib bersama, dan konfrontasi bersama terhadap ancaman bersama.

KTT tersebut memperingatkan "konsekuensi bencana" dari setiap langkah Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Palestina yang diduduki, dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, serta serangan terhadap hak-hak historis dan hukum rakyat Palestina."

Forum itu juga menyerukan semua negara “untuk mengambil langkah-langkah hukum dan politik yang efektif untuk mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina.”

Ini termasuk “mendukung upaya untuk mengakhiri impunitas Israel, menjatuhkan sanksi, menangguhkan transfer senjata dan material penggunaan ganda, meninjau hubungan diplomatik dan ekonomi, dan menempuh jalur hukum.”

Para pemimpin juga meminta negara-negara anggota OKI untuk “memeriksa keanggotaan Israel di PBB mengingat pelanggaran yang jelas terhadap Piagam dan pengabaiannya yang terus-menerus terhadap resolusi PBB, dengan kemungkinan mengoordinasikan upaya untuk menangguhkan keanggotaan Israel.

Pernyataan tersebut menugaskan “negara-negara anggota OKI yang merupakan pihak dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional untuk mendukung penegakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada 21 November 2024, terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.”

Mereka juga mendesak upaya diplomatik, politik, dan hukum untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap tindakan sementara yang mengikat yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional pada 26 Januari 2024, dalam kasus genosida Gaza.