Muhammad Abdullah Azzam
05 November 2019•Update: 05 November 2019
Ahmet Dursun
ANKARA
Ekonomi di Iran semakin memburuk pasca-keputusan penarikan diri Amerika Serikat (AS) secara sepihak dari perjanjian nuklir Iran dan sanksi AS terhadap negara tersebut.
Sanksi skala besar yang diberlakukan oleh AS dengan menarik diri dari perjanjian nuklir secara sepihak telah memperdalam masalah ekonomi di Iran.
Pemerintah Teheran berharap Eropa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap langkah-langkah sepihak AS itu.
Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action, juga dikenal dengan sebutan kesepakatan nuklir Iran itu dilakukan dalam dua tahap yaitu pada Agustus dan 5 November tahun lalu.
Setahun sudah berlalu sejak AS menjatuhkan sanksi yang menargetkan sektor minyak yang telah menjadi jantung ekonomi Iran.
Washington memberlakukan sanksi ke Iran dengan memberikan keringanan 180 hari, yang disebut Pengecualian Pengurangan Signifikan (SRE), ke delapan negara - termasuk China, Yunani, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki - untuk membantu mereka menghentikan pasokan minyak Iran.
Selama periode ini, aliran minyak Iran ke pasar global terus berlanjut, tetapi ekspor minyak harian Iran turun sekitar satu juta barel.
Pengecualian bebas sanksi AS terhadap Turki dan tujuh negara lainnya selama 6 bulan tidak diperpanjang.
Ekspor minyak Iran mulai menurun dengan drastis ketika AS pada 2 Mei tahun ini mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada negara dan perusahaan yang terus membeli minyak dari Teheran.
Setelah sanksi AS tersebut, volume impor minyak dua negara pelanggan terbesar Teheran, India dan China, menurun secara signifikan.
Meski begitu, Iran masih terus mengekspor minyak ke luar, terutama ke China, namun mereka kini harus merahasiakan pengiriman minyaknya ke luar negeri.
India diperkirakan masih akan terus mengimpor minyak dari Iran dalam jumlah yang kecil.
Meski negara-negara Uni Eropa (UE), Jepang dan Korea Selatan menentang sanksi AS tersebut, namun negara-negara ini telah menghentikan pembelian minyak dari Iran sepenuhnya akibat ancaman dari AS.
Pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya dari perjanjian nuklir penting yang ditandatangani pada 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman).
Sejak itu, pemerintahan Trump memulai kampanye diplomatik dan ekonomi untuk menekan Iran agar bisa membawa negara itu kembali ke perundingan untuk membahas soal program nuklir dan kegiatan lain yang dianggap tidak stabil.
