17 September 2025•Update: 17 September 2025
ISTANBUL
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangan baru-baru ini terhadap tim negosiasi Hamas di Qatar, dengan mengatakan: "Secara ideologis, Netanyahu seperti kerabat Hitler."
"Sama seperti Hitler yang tidak dapat meramalkan kekalahan yang menantinya, Netanyahu akan menghadapi nasib akhir yang sama," tambahnya saat kembali dari Doha, Qatar, tempat ia menghadiri pertemuan puncak darurat Arab-Islam setelah serangan udara Israel minggu lalu.
Erdogan menyebut serangan terhadap negosiator Hamas sebagai "tantangan nyata terhadap tatanan dan hukum internasional" dan mengatakan bahwa kepemimpinan Israel telah "mengubah pola pikir radikal mereka menjadi tidak lebih dari sekadar jaringan pembunuh yang dibangun di atas ideologi fasis."
Qatar, bersama dengan Mesir dan AS, telah menjadi penengah untuk mengakhiri perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza, di mana hampir 65.000 orang telah tewas sejak Oktober 2023.
Resolusi PBB tentang solusi 2 negara
Erdogan mengatakan adopsi Deklarasi New York oleh Majelis Umum PBB tentang solusi dua negara menandai perubahan besar dalam lanskap diplomatik mengenai masalah Palestina.
Disetujui oleh 142 negara, Erdogan menekankan bahwa deklarasi tersebut mencerminkan dukungan lama Turki terhadap solusi dua negara, yang kini telah menjadi keinginan bersama mayoritas global.
Mengenai beberapa negara Barat yang baru-baru ini mengumumkan akan mengakui Palestina, Presiden mengatakan hal ini akan memberikan tekanan lebih besar terhadap Israel dan berjanji akan mengangkat isu tersebut lagi di PBB.
Ia menyatakan harapannya bahwa “garis depan kemanusiaan akan memperoleh dukungan yang lebih luas” pada Sidang Umum PBB bulan ini.
Turki tidak bisa meninggalkan Suriah
Presiden Turki juga mengatakan upaya untuk mengintegrasikan SDF dengan pemerintah Damaskus merupakan langkah kunci bagi integritas wilayah Suriah.
Pada tanggal 10 Maret, kepresidenan Suriah mengumumkan perjanjian untuk mengintegrasikan SDF ke dalam lembaga-lembaga negara, menekankan integritas wilayah negara dan menolak segala rancangan separatis.
Erdogan menambahkan bahwa Suriah menghadapi proses kompleks yang di dalamnya diplomasi internasional dan dinamika lokal saling terkait erat, dan menekankan bahwa Turki "tidak dapat meninggalkan Suriah" dalam menghadapi hal ini.
Hubungan dengan Libya
Erdogan juga membahas diplomasi Turki di Libya, menekankan pentingnya melindungi kedaulatan dan persatuan negara. "Kami berkomitmen untuk menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan persatuan politik Libya, dengan semua tindakan kami berpedoman pada tujuan-tujuan ini," ujarnya.
Ia mencatat bahwa Turki telah mendukung pemerintah Tripoli yang sah sejak awal, sementara kebijakan-kebijakan terkini juga berupaya membuka jalur diplomatik dengan Libya timur. "Hal ini mencerminkan upaya diplomatik multidimensi Turki, visi regional, dan komitmennya untuk mencapai perdamaian," ujar Erdogan.
Ia menambahkan bahwa persetujuan pemerintahan Benghazi terhadap perjanjian yurisdiksi maritim tahun 2019 antara Turki dan Tripoli akan menjadi “keuntungan signifikan berdasarkan hukum internasional.”
Pada tahun 2019, kesepakatan maritim antara Ankara dan pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli memungkinkan eksplorasi lepas pantai bersama di Mediterania Timur, sementara perjanjian tahun 2022 memperluas kerja sama ke proyek minyak dan gas darat dan lepas pantai.
