PM Pakistan kritik hak kebebasan beragama warga Kashmir

Riyaz ul Khaliq

ANKARA 

Perdana menteri Pakistan pada Kamis mengarahkan perhatian masyarakat internasional pada kondisi brutal di Jammu dan Kashmir.

Pada Hari Internasional untuk Korban Kekerasan berdasarkan Agama atau Keyakinan, Imran Khan mengatakan warga Kashmir hidup di bawah pelecehan dan kekerasan serta kehilangan semua hak dasar dan kebebasan mereka.

Peringatan hari itu diamanatkan PBB untuk mengakui bahwa kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan agama mereka adalah masalah serius dan terus berkembang.

Mayoritas Muslim Jammu dan Kashmir menghadapi blokade penuh sejak 5 Agustus ketika India mencabut ketentuan khusus bagi wilayah yang sebelumnya dijamin oleh Konstitusi India.

"Pasukan Pendudukan India bahkan telah menyangkal hak mereka untuk melakukan praktik keagamaan mereka, termasuk Idul Adha," kata Khan.

Pemerintah India telah memberlakukan pemadaman komunikasi total di wilayah tersebut dan pembatasan diberlakukan untuk menghalangi demonstrasi.

"Karena dunia telah menunjukkan solidaritas bagi para korban kekerasan berdasarkan agama dan kepercayaan, dunia juga harus bergerak untuk mencegah genosida Kashmir yang akan datang di IOK [Kashmir yang diduduki India]," cuit perdana menteri di Twitter.

Jammu dan Kashmir mengalami blokade komunikasi sejak 5 Agustus, yakni ketika India mengubah status quo negara bagian itu.

Sejak itu, ratusan orang yang sebagian besar tokoh politik telah ditangkap oleh pihak berwenang.

Para pemimpin dan warga Kashmir khawatir langkah ini merupakan upaya India untuk mengubah demografi negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang telah berjuang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan atau penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.