ANKARA

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa negaranya tidak untuk dijual setelah beredar luas di media sosial sebuah gambar yang menampilkan wilayah Greenland tertutup bendera Amerika Serikat dengan tulisan “SOON”.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial Instagram pada Minggu (5/1), Nielsen mengatakan masa depan Greenland tidak akan ditentukan oleh unggahan di media sosial. Ia merespons gambar yang diunggah oleh Katie Miller, istri penasihat lama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Stephen Miller, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Gedung Putih.

“Gambar yang dibagikan Katie Miller, yang memperlihatkan negara kami diselimuti bendera Amerika Serikat, tidak mengubah apa pun,” ujar Nielsen.

Ia menegaskan Greenland bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan. “Negara kami tidak untuk dijual, dan masa depan kami tidak akan dibentuk oleh perdebatan di media sosial,” katanya.

Nielsen menyebut unggahan tersebut sebagai tindakan yang tidak menghormati kedaulatan Greenland. Menurutnya, hubungan antarnegara seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan hukum internasional.

“Pesan-pesan yang membawa simbol kepemilikan bukanlah jalan ke depan. Konten semacam itu mengabaikan status dan hak-hak kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nielsen menekankan bahwa Greenland merupakan masyarakat demokratis dengan pemerintahan sendiri, pemilihan umum yang bebas, serta institusi yang kuat. Ia menambahkan posisi negaranya berlandaskan hukum internasional dan perjanjian yang diakui secara global.

“Tidak ada alasan untuk panik. Namun, ada alasan kuat bagi kami untuk dengan tegas menolak bentuk ketidakhormatan seperti ini,” kata Nielsen.

Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark yang selama beberapa tahun terakhir menarik perhatian Amerika Serikat karena letaknya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineral.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah menyatakan bahwa kepemilikan Greenland merupakan “kebutuhan mutlak” bagi keamanan ekonomi Amerika Serikat, bahkan menyamakannya dengan kesepakatan properti berskala besar.

Pemerintah Denmark dan Greenland secara konsisten menolak gagasan penjualan wilayah tersebut dan menegaskan kedaulatan Denmark atas Greenland.