Eyser el-Ays

RAMALLAH, Palestina

Gerakan Pembebasan Palestina (The Palestine Liberation Organization/PLO) pada Sabtu memerintahkan Pemerintah Palestina membuat rencana aksi untuk melepaskan diri dari Israel.

Menurut pernyataan yang dirilis setelah rapat dengan komite eksekutif PLO yang diketuai Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat, organisasi ini meminta pemerintah untuk menyusun peta jalan pemutusan kontrak dengan Israel dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan keamanan.

Dalam pertemuan yang sama juga ditetapkan untuk melawan pendudukan Israel di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pengadilan Kriminal Internasional di The Haque.

PLO yang berbasis di Ramallah meminta pemerintah untuk mengirimkan rencana aksi mereka kepada komite eksekutif, tambah pernyataan itu.

Rapat juga menyetujui untuk mengurangi koordinasi keamanan dan ekonomi dengan Israel dan menetapkan komite yang lebih tinggi untuk menerapkan keputusan PLO, termasuk menahan pengakuan Palestina atas negara Israel sampai Israel mengakui negara Palestina dengan perbatasan yang dituliskan pada perjanjian 1967.

Menyebut kebijakan Presiden AS Donald Trump soal Palestina "menentang keputusan dan legitimasi nasional", pernyataan ini juga meminta Washington untuk melihat kembali kebijakannya.

Pada 6 Desember 2017, Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memicu kecaman dan aksi protes di negara-negara Arab dan Muslim.

Yerusalem masih menjadi poros konflik Timur Tengah, karena penduduk Palestina menginginkan Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel sejak 1967 - dapat berfungsi sebagai ibu kota Palestina di masa mendatang.