Pihak bertikai Libya sepakat gelar pemilu pada 24 Desember 2021

Enes Canli

ANKARA

Pihak yang bertikai di Libya pada Jumat sepakat untuk mengadakan pemilu pada 24 Desember 2021, pada hari kemerdekaan Libya, menurut kepala misi dukungan PBB di negara tersebut.

Keputusan itu diambil selama Forum Dialog Politik Libya (LPDF) dukungan PBB yang dimulai pada Senin kemarin di Tunisia antara perwakilan pemerintah Libya yang diakui internasional dan pihak jenderal Khalifa Haftar.

Para partisipan forum tersebut sepakat untuk membentuk Dewan Kepresidenan dan badan eksekutif baru untuk mengatur masa transisi dan menyelenggarakan pemilu secara nasional, kata Stephanie Turco Williams kepada wartawan.

Tugas dan wewenang pemerintah dan Dewan Kepresidenan, yang akan mengatur proses transisi, juga dibahas dalam pertemuan tersebut, kata Williams.

Williams menambahkan bahwa PBB akan memberikan dukungan teknis untuk pemilu yang akan diselenggarakan oleh dewan pemilihan umum independen Libya sendiri.

LPDF adalah dialog politik intra-Libya yang sepenuhnya inklusif yang dibentuk oleh Kesepakatan Konferensi Berlin, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2510 dan 2542.

Peserta yang diundang ke forum ini berasal dari berbagai konstituen berdasarkan prinsip inklusivitas dan representasi geografis, etnis, politik, suku, dan sosial yang adil.

Pertemuan itu dilakukan setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata permanen di seluruh negeri antara pihak-pihak Libya pada 23 Oktober lalu di Jenewa.

Williams pada 23 Oktober mengumumkan penandatanganan perjanjian gencatan senjata "permanen" dan “segera” antara delegasi militer dari pihak-pihak yang bertikai di Libya, serta menyebutnya "titik balik penting menuju perdamaian dan stabilitas di Libya".

Libya dilanda perang saudara sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan yang setia kepada Khalifa Haftar.

PBB mengakui pemerintah Fayez al-Sarraj sebagai otoritas yang sah negara itu, karena pasukan Libya memerangi milisi Haftar sejak April 2019 dalam konflik yang telah merenggut ribuan nyawa.