Maria Elisa Hospita
23 Agustus 2018•Update: 24 Agustus 2018
Ibrahim Saleh
BAGHDAD
Ammar al-Hakim, pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional (bagian mayoritas parlemen yang berkuasa di Irak) mendesak Amerika Serikat (AS) membebaskan Irak dari sanksi perdagangan yang baru-baru ini diberlakukan kembali ke negara tetangganya, Iran.
"Sanksi AS ke Iran akan berakibat serius pada perekonomian yang bergantung pada pendapatan seperti di Irak,” ujar al-Hakim.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah dikritik oleh pejabat Iran dan blok politik Syiah di Irak karena menyatakan kesiapannya untuk mematuhi rangkaian sanksi AS ke Teheran.
Pekan lalu, al-Abadi mengumumkan bahwa pemerintahnya tidak akan melakukan transaksi yang didominasi dolar dengan Iran, sesuai dengan sanksi.
AS telah memberlakukan sanksi ekonomi putaran pertama ke Iran, yang terutama menargetkan sektor perbankan negara itu.
Sanksi tersebut bertujuan untuk mengacaukan perolehan mata uang AS oleh Teheran; perdagangan logam mulia; transaksi bank dalam mata uang Iran; kegiatan yang terkait dengan utang Iran; dan sektor otomotif negara.
Sikap patuh Baghdad terhadap sanksi AS, bagaimanapun, dapat menyebabkan krisis barang-barang pokok, yang sebagian besar diimpor dari Iran.
Tahun lalu, total volume perdagangan tahunan Irak - Iran mencapai sekitar USD12 juta.