JENEWA

Francesca Albanese, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina, pada Rabu menyerukan penghentian transfer senjata langsung ke Israel dan peninjauan kembali mandat Israel di PBB untuk menunjukkan bahwa impunitas tidak akan ditoleransi.

Dia menyampaikan hal itu dalam sebuah konferensi pers tentang "Pelanggaran hak asasi manusia di Gaza dan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki" di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, seraya menambahkan bahwa lebih dari 44.000 orang dipastikan tewas oleh penembak jitu dan bom Israel, dan 70 persen di antaranya adalah wanita dan anak-anak.

“Lebih dari 100.000 orang terluka dan jumlahnya masih terus bertambah. Ribuan orang tidak dapat diobati, apalagi disembuhkan dari penyakit yang paling mendasar, dan jika itu tidak cukup, mereka sekarang harus menjalani musim dingin kedua dengan tinggal di kamp-kamp darurat tanpa makanan atau pakaian yang memadai,” tutur dia.

Dalam konferensi pers, dia menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza dan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, dengan para ahli PBB mengkritik serangan verbal terhadap Mahkamah Internasional (ICJ).

Saat ini, ICJ tengah menangani dua kasus besar terkait konflik Gaza: satu dari Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida melalui pembunuhan langsung dan menahan sumber daya penting, dan lainnya dari Nikaragua yang menantang Jerman atas pasokan senjatanya ke Israel.

Populasi terusir

Albanese mengatakan seluruh penduduk Gaza telah terusir, seringkali berkali-kali, ratusan ribu orang kehilangan rumah mereka selamanya, dan anak-anak tidak yakin apakah mereka akan dapat kembali ke sekolah.

“Dalam empat bulan terakhir saja, hampir 19.000 anak dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi akut. Kelaparan saat ini adalah kenyataan,” kata dia.

“Ketika kita melihat bantuan kemanusiaan diblokir di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, operasi keamanan Israel yang dimiliterisasi, perluasan permukiman, penggusuran, pembongkaran, kekerasan, dan ancaman aneksasi menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan lebih lanjut pada warga Palestina, yang menjadi sasaran kebijakan tembak mati yang melanggar hukum dan semakin intensif.”

ICJ pada 21 November mengumumkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina, termasuk Gaza.

Margaret Satterthwaite, pada bagiannya, mengatakan sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan, "puluhan negara" telah menegaskan dukungan mereka terhadap pengadilan dan niat mereka untuk mematuhi kewajiban hukum mereka untuk bekerja sama dengan ICJ.

"Namun, saya sangat prihatin bahwa sejumlah negara telah bereaksi dengan cara yang bertolak belakang, menyerang pengadilan, para hakim, dan jaksa secara verbal, terkadang dengan bahasa yang sama sekali tidak pantas," kata Satterthwaite, sambil mencatat bahwa pejabat dari satu negara, yang diyakini sebagai Israel, melabeli pengadilan tersebut memiliki bias antisemit.

“Seorang pejabat terpilih dari negara lain mencirikan pengadilan tersebut sebagai 'lelucon yang berbahaya,' pejabat lain menyebut ICC sebagai 'pengadilan kanguru,' dan meremehkan jaksa penuntut dengan istilah yang tidak akan saya ulangi.”

Pakar PBB mengatakan beberapa pernyataan yang menentang pengadilan tersebut termasuk ancaman sanksi terhadap pejabat ICJ dan bahkan lebih buruk.