ISTANBUL

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan bahwa Badai Byron semakin memperburuk kondisi kehidupan yang sudah sangat memprihatinkan bagi ribuan warga yang mengungsi di Jalur Gaza, banyak di antaranya berlindung di tenda-tenda atau bangunan yang rusak.

Dalam pernyataan yang diunggah di platform X pada Selasa, UNRWA mengatakan badai tersebut meningkatkan risiko bagi keluarga-keluarga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, ketika cuaca ekstrem menerjang tempat-tempat penampungan yang padat dan tidak aman.

“Badai Byron memperburuk kondisi kehidupan yang sudah sangat buruk bagi ribuan orang yang tinggal di tenda atau tempat penampungan yang rusak,” kata UNRWA.

UNRWA menambahkan bahwa meskipun terus berupaya mendukung keluarga-keluarga pengungsi, otoritas Israel selama berbulan-bulan telah menghalangi badan tersebut untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung ke Gaza, sehingga membatasi skala bantuan yang dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.

Badan tersebut menyebutkan bahwa sejumlah orang tewas setelah bangunan rusak yang dijadikan tempat berlindung runtuh, sementara anak-anak meninggal akibat terpapar cuaca dingin.

“Ini harus dihentikan,” tegas UNRWA, seraya menyerukan akses bantuan kemanusiaan yang segera dan tanpa hambatan. “Bantuan harus diizinkan masuk dalam skala besar, sekarang.”

Sejak pekan lalu, ribuan tenda yang menampung para penyintas perang Israel di Gaza berubah menjadi genangan air, membasahi alas tidur, pakaian, dan persediaan makanan, serta membuat ratusan keluarga Palestina terpapar dingin tanpa kehangatan maupun perlindungan yang memadai.

Kantor media Gaza menyatakan bahwa wilayah tersebut membutuhkan sekitar 300.000 tenda serta unit hunian prefabrikasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal paling dasar warga Palestina, setelah infrastruktur wilayah itu hancur akibat dua tahun serangan Israel.

Perang Israel selama dua tahun di Gaza telah menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut. Serangan itu berhenti setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata yang rapuh pada Oktober lalu.

Perdana Menteri Israel saat ini diburu Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Pekan ini, kamar banding ICC menolak gugatan hukum Israel yang berupaya menghentikan penyelidikan atas tindakannya dalam perang yang bersifat genosida di wilayah Palestina tersebut.