Maria Elisa Hospita
01 Februari 2019•Update: 01 Februari 2019
Bayram Altug
JENEWA
Seorang pakar hak asasi manusia PBB menyatakan keprihatinannya setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ke perusahaan minyak milik negara Venezuela.
"Saya sangat prihatin mendengar laporan bahwa sanksi ini ditujukan untuk mengganti pemerintah Venezuela," kata Pelapor Khusus Idriss Jazairy lewat sebuah pernyataan.
Jazairy mengatakan sanksi itu bisa memicu krisis kesehatan.
"Sanksi yang bisa menyebabkan kelaparan, krisis obat-obatan dan peralatan medis bukanlah jawaban atas krisis di Venezuela," kata dia lagi.
Dia menekankan bahwa krisis di Venezuela tidak akan bisa diselesaikan dengan sanksi.
"Menambah krisis ekonomi dan kemanusiaan bukanlah fondasi penyelesaian sengketa secara damai," tambah Jazairy.
Dia juga meminta komunitas internasional untuk terlibat dalam dialog konstruktif dengan Venezuela untuk menyelesaikan masalah.
Pada Senin, AS memberlakukan sanksi terhadap PDVSA, dan anak perusahaannya di AS, Citgo, untuk menekan Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya.
Krisis Venezuela
Venezuela telah diguncang gelombang protes sejak 10 Januari, ketika Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua.
Ketegangan pun meningkat ketika pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden pada 23 Januari.
Brasil, Argentina, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Panama, Paraguay, dan Organisasi Negara-negara Amerika turut mengakui Guaido sebagai presiden sementara.
Sementara itu, beberapa negara Amerika, seperti Bolivia dan Meksiko, masih mengakui Maduro. Rusia, China, Turki, dan Iran juga menyatakan dukungan untuk Maduro.
Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol telah meminta Maduro untuk mengumumkan pemilihan umum baru untuk meredakan krisis.
