Michael Hernandez

WASHINGTON

PBB mengatakan kesepakatan normalisasi yang baru-baru ini ditandatangani antara Israel dan dua negara Teluk merupakan peluang untuk mencapai solusi dua negara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan meskipun perjanjian tersebut ditentang keras oleh para pemimpin Palestina, tetapi Israel akan menunda rencana aneksasinya atas Tepi Barat.

Jika Israel melanjutkan rencana aneksasi yang bertentangan dengan hukum internasional, maka itu akan merusak prospek resolusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, yang dianggap PBB sebagai satu-satunya solusi nyata.

"Pencaplokan itu ditangguhkan, dan kami yakin ini adalah momen penting bagi Palestina dan Israel untuk memulai kembali dialog mereka guna menemukan solusi politik yang sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan," kata Guterres.

Israel resmi menandatangani perjanjian untuk menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab selama upacara penandatangan di Gedung Putih yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.

Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus 2020.

Kesepakatan tersebut mendapat kecaman luas dari warga Palestina karena dianggap tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka.

Menurut otoritas Palestina, kesepakatan apa pun dengan Israel harus didasarkan pada Inisiatif Perdamaian Arab 2002 dengan prinsip "tanah untuk perdamaian".

Pada Selasa, Palestina menggelar serangkaian aksi protes di Tepi Barat dan Jalur Gaza menentang perjanjian kontroversial tersebut.