ATHENA
Seorang pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan pekerja hak asasi manusia di Yunani menghadapi “ketakutan dan ketidakamanan yang besar,” terutama mereka yang berfokus pada bidang migrasi, ungkap Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah laporan yang dirilis pada Jumat.
Setelah misi investigasi 10 hari di Yunani, pelapor khusus PBB untuk pembela HAM Mary Lawlor mengatakan, “sejumlah lawan bicara berbicara tentang persepsi negatif mengenai peran dan pekerjaan masyarakat sipil di negara itu dan suasana permusuhan secara keseluruhan di Yunani.”
Orang-orang yang bergelut di bidang migrasi menghadapi sanksi pidana dan beroperasi di "lingkungan yang semakin tidak bersahabat yang dipengaruhi oleh retorika negatif dari pejabat tinggi dan penggambaran mereka yang tidak menguntungkan di media," kata pakar PBB.
Yunani telah menghadapi kritik tentang penanganan migrasi, sebagian besar karena penolakan ilegal, kata peneliti HRW Eva Cosse.
Mengutip temuan Lawlor, Cosse mengatakan para pembela hak asasi manusia merasa semakin sulit untuk menjalankan tugasnya, terutama di bidang yang mungkin dianggap kontroversial atau sensitif secara geopolitik.
Ini sangat penting bagi mereka yang membela HAM atau memberikan bantuan hukum kepada pencari suaka dan migran, serta orang-orang yang mendokumentasikan penolakan, kata laporan itu.
Badan pengawas itu menuduh pemerintah Yunani bertujuan untuk membungkam kelompok-kelompok yang mendokumentasikan pelecehan terhadap migran dan pengungsi, dan mencoba mengendalikan masyarakat sipil “dengan menerapkan lingkungan legislatif yang semakin ketat.”
Operasi beberapa kelompok bahkan lebih sulit setelah proses pendaftaran kontroversial untuk LSM, yang mencakup jumlah persyaratan yang tidak proporsional, diresmikan pada tahun 2019.
Menurut laporan Lawlor, persyaratan tersebut melanggar kewajiban Yunani di bawah hukum hak asasi manusia internasional.
LSM yang tidak terdaftar di Kementerian Migrasi dan Suaka tidak memiliki akses ke kamp dan tidak dapat mengunjungi migran atau pengungsi.
Dalam banyak kasus, kelompok yang telah mengajukan pendaftaran menghadapi penundaan yang tidak proporsional dan penolakan yang tidak dapat dibenarkan.
Yunani telah turun 38 peringkat dalam setahun di Indeks Kebebasan Pers, menjadikannya negara Uni Eropa dengan peringkat terendah, kata laporan itu.
Lawlor akan mempresentasikan temuannya secara rinci pada sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret tahun depan.
