Turki akan umumkan rencana aksi terbaru HAM hari ini

Kemal Karadag

ANKARA

Presiden Turki pada Selasa akan memperkenalkan rencana aksi baru terkait hak asasi manusia di negara itu.

Rencana aksi tersebut akan menjadi dokumen kebijakan utama bagi Turki saat negara itu bersiap untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-100.

Sejumlah rancangan kebijakan terkait HAM itu diharapkan dapat menekankan hak milik, hak terselubung, tanggung jawab pidana individu, dan praduga tidak bersalah, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi peradilan, serta objektivitas.

Presiden Recep Tayyip Erdogan diharapkan menghadiri acara tersebut di ibu kota Ankara, bersama dengan para pemimpin partai politik, ketua parlemen negara itu, menteri kabinet, duta besar, dan perwakilan dari PBB, Uni Eropa, Dewan Eropa, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR).

Tonggak sejarah

Tujuan akhir rencana tersebut adalah untuk memfasilitasi penyusunan konstitusi baru bagi negara dan ditetapkan sebagai tonggak untuk upaya yang dilakukan untuk tujuan ini.

Susunan rencana ini bertujuan untuk memperluas hak dan kebebasan, dan memperkenalkan perlindungan bagi individu atas properti dan hak kontrak.

Prediksi dan transparansi hukum, kebebasan berbicara, berorganisasi, dan beragama juga merupakan bagian penting dari rencana tersebut.

Langkah ini melibatkan langkah-langkah penting untuk perlindungan kelompok rentan dan penguatan kesejahteraan sosial.

Rencana aksi tersebut terdiri dari sembilan tujuan dan 11 prinsip dasar yang bertujuan untuk meningkatkan standar hak asasi manusia di Turki.

Prinsip-prinsip rencana aksi menekankan pada perlindungan dan pengembangan hak dan martabat manusia yang tidak dapat dicabut.

Kesetaraan universal di depan hukum, tanpa memandang bahasa, ras, warna kulit, jenis kelamin, sikap politik, keyakinan filosofis, agama, atau sekte, serta akses yang setara terhadap layanan publik juga digarisbawahi dalam rencana tersebut.

Lebih lanjut, ini bertujuan untuk memastikan akses mudah untuk upaya hukum yang efektif bagi mereka yang mengklaim bahwa hak mereka dilanggar.

Tujuan rencana tersebut terutama berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan dan hak atas pengadilan yang adil, prediktabilitas dan transparansi hukum, kebebasan berekspresi, organisasi dan agama, kebebasan dan keamanan pribadi, perlindungan integritas material dan moral individu, dan kehidupan pribadi.

Persiapan

Selama masa persiapan satu setengah tahun, Kementerian Kehakiman melibatkan semua lapisan masyarakat dalam upayanya untuk menyusun Rencana Aksi Hak Asasi Manusia.

Sebanyak lima konferensi dan 53 pertemuan diadakan dengan 1.571 peserta, termasuk NGO dari dalam dan luar negeri, serikat pekerja, asosiasi pengacara, dekan fakultas hukum, hakim, jaksa, pengacara, akademisi, dan perwakilan komunitas non-Muslim.

Para pengacara, akademisi, dan birokrat yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi tersebut bekerja selama kurang lebih 2.380 jam.

Selama proses ini, temuan dari Rencana Aksi 2014-2019 sebelumnya dianalisis, bersama dengan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Mahkamah Konstitusi Turki dan pengadilan tinggi lainnya, laporan dan rekomendasi dari komite terkait Dewan Eropa dan PBB.