Otoritas Gaza konfirmasi pemadaman listrik oleh Israel

ANKARA

Pemerintah setempat di Gaza pada Senin mengonfirmasi pemadaman listrik di wilayah kantong Palestina itu oleh otoritas Israel.

“Pemutusan aliran listrik oleh penjajah Israel mengancam bencana kesehatan dan lingkungan di Gaza,” kata Mohammad Thabet, juru bicara Perusahaan Distribusi Listrik Gaza, kepada radio setempat Al-Aqsa.

Dia mengatakan Tel Aviv telah memasok listrik ke Gaza melalui 10 saluran listrik sebelum pecahnya perang genosida Israel.

“Hampir 70 persen jaringan distribusi listrik dan 90 persen gudang dan tempat penyimpanan di Gaza hancur total” akibat perang Israel, kata Thabet.

Juru bicara itu mengatakan bahwa 80 persen kendaraan perusahaan distribusi juga hancur dalam serangan Israel sejak Oktober 2023.

Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada hari Minggu, dalam langkah terbaru untuk memperketat blokade yang menyesakkan di wilayah kantong itu meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut merupakan “peringatan genosida”, dan menyatakan bahwa tanpa listrik, tidak ada air bersih.

Ia menambahkan bahwa kegagalan dalam menerapkan sanksi atau embargo senjata terhadap Israel sama saja dengan “membantu dan mendukung Israel dalam melakukan salah satu genosida yang paling dapat dicegah dalam sejarah kita.”

Minggu lalu, Israel menghentikan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza, yang memicu peringatan dari kelompok lokal dan hak asasi manusia tentang kembalinya kelaparan yang meluas di kalangan penduduk Palestina.

Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang berlangsung selama 42 hari, berakhir pada awal Maret tanpa persetujuan Israel untuk pindah ke tahap kedua atau menghentikan perang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya memperpanjang tahap pertama pertukaran tahanan untuk mengamankan pembebasan lebih banyak tawanan Israel tanpa memenuhi kewajiban militer atau kemanusiaan yang diuraikan dalam perjanjian, guna meredakan kelompok garis keras di pemerintahannya.

Namun, kelompok Palestina Hamas menolak pendekatan ini dan bersikeras agar Israel mematuhi persyaratan gencatan senjata, mendesak para mediator untuk mendorong negosiasi segera pada tahap kedua, yang mencakup penarikan penuh Israel dan diakhirinya perang.

Kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak Januari, menghentikan perang genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.450 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.