Ali Murat Alhas

ANKARA

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar pertemuan luar biasa antara menteri luar negeri negara-negara anggota untuk membahas pernyataan kontroversial perdana menteri Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengkonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu akan mewakili negaranya dalam pertemuan tersebut.

Benjamin Netanyahu berikrar jika dia memenangkan pemilihan umum 17 September, dia akan mencaplok sejumlah wilayah di Tepi Barat, termasuk Laut Mati dan Lembah Yordania.

Pernyataan tersebut kemudian memantik kecaman internasional dari negara-negara Arab, negara-negara Islam, dan Eropa.

Juru bicara sekretaris jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyebut rencana pencaplokan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

Saat ini, sekitar 70.000 warga Palestina - bersama dengan sekitar 9.500 pemukim Yahudi - tinggal di Lembah Yordania, sebidang tanah luas dan subur yang merupakan seperempat dari keseluruhan wilayah Tepi Barat.

Israel mengklaim bahwa Lembah Yordania sangat penting bagi keamanannya dan secara konsisten menolak gagasan melepaskan sebagian wilayahnya dalam resolusi apa pun dengan Palestina di masa depan.

Palestina menginginkan wilayah ini - bersama dengan Jalur Gaza - menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana sebagai tindakan ilegal.